Penyaluran Kredit ke Pemerintah Daerah Masih Minim

Penyaluran kredit produktif kepada pemerintah daerah masih rendah. Isu terkait penyerapan anggaran yang tak menentu, hingga kurangnya infrastruktur data anggaran masih menjadi kendala penyerapan kredit pemerintah daerah.
M. Richard
M. Richard - Bisnis.com 02 Oktober 2019  |  09:55 WIB
Penyaluran Kredit ke Pemerintah Daerah Masih Minim
Ilustrasi - asbanda.com

Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran kredit produktif kepada pemerintah daerah masih rendah. Isu terkait penyerapan anggaran yang tak menentu, hingga kurangnya infrastruktur data anggaran masih menjadi kendala penyerapan kredit pemerintah daerah.

Direktur Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) Ferdian Timur Satyagraha menyatakan pemerintah daerah masih belum menjadi debitur potensial bagi perseroan. Meskipun demikian, dia tidak menampik potensi penyerapan kredit dari segmen ini dapat diandalkan sebagai motor pertumbuhan kredit bagi bank-bank pembangunan daerah.

"Masih cukup besar tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit pemerintah daerah ini. Kita ada rencana untuk meningkatkan kreditnya, tetapi permasalahan di lapangan itu tidak mudah," katanya, Selasa (1/10/2019).

Adapun, Ferdian memaparkan perseroan pernah menyalurkan kredit ke pemerintah daerah Banyuwangi senilai Rp200 miliar pada tahun lalu.

Kredit tersebut digunakan untuk dana pembangunan infrastruktur, dan telah dilunasi pada tahun yang sama. Tahun ini, perseroan belum menyalurkan kredit ke pemerintah daerah lagi.

"Permintaan dari beberapa pemda di luar operasional, itu ada, tetapi itu tidak akan mungkin kami penuhi," ujarnya.

Ferdian menjelaskan pemerintah daerah tidak memiliki serapan anggaran yang baik. Hal ini membuat, pemerintah daerah sendiri tidak pernah yakin dengan proyek-proyek yang dapat dibangunnya.

Di samping itu, pemerintah daerah juga tidak memiliki infrastruktur basis data yang mumpuni, sehingga memberatkan bank, sebagai debitur, ketika melakukan analisa anggarannya.

"Mereka kan tidak punya aplikasi keuangan atau semacamnya. Kalau mau analisa kami harus datang dan analisa sendiri, itu pasti memberatkan pengeluaran.”

Lagi pula, Ferdian menyampaikan, Bank Jatim juga tidak memiliki kecenderungan yang tinggi dalam penyaluran kredit ke segmen pemerintah daerah.

Pasalnya, kredit ini tidak memiliki dampak langsung yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. "Tetapi, jika ada permintaan yang berkualitas, tentunya kami akan penuhi. Kami kan bank," imbuhnya.

Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta R. Agus Trimurjanto juga menuturkan perseroan belum memiliki penyaluran kredit ke pemerintah daerah.

"Pertumbuhan kredit kami tinggi untuk rekanan pemerintah daerah, tetapi belum ada kredit ke pemerintah daerah," katanya.

Dia memaparkan, pertumbuhan kredit Januari-September telah mencapai 14%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh permintaan kredit konstruksi, yang hingga akhir tahun ini, diperkirakan mencapai Rp400 miliar.

"Kredit ini kami salurkan, tetapi tetap akan lunas di tahun yang sama. Kredit ini untuk infrastruktur di daerah," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpd

Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top