Bisnis.com, JAKARTA – Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendorong penguataan pembiayaan syariah dengan memperluas jaringan ke LinkAja dan infrastruktur antara lain jalan tol, pelabuhan, dan listrik.
Direktur Eksekutif KNKS, Ventje Rahardjo Soedigno menyatakan selama ini mayoritas pembiayaan dari perbankan syariah tersalurkan pada sektor riil. Khususnya halal supply chain atau rantai pasokan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Meski demikian, untuk memperkuat penetrasi keuangan syariah perbankan syariah akan diarahkan untuk membiayai infrastruktur. Ventje memerinci, bank syariah sudah mulai masuk sindikasi untuk pembiayaan jalan tol.
“Bank syariah selain itu juga aktif beberapa proyek jalan tol, proyek pelabuhan, dan ke depan untuk listrik PLN,” kata Ventje di kantor Bappenas, Kamis (17/10/2019).
Ke depannya, KNKS akan melihat kemungkinan konversi pembiayaan syariah untuk membiayai proyek konvensional yang membutuhkan dana besar. Tujuannya agar tidak membebani debt equity ratio atau rasio utang pemerintah.
Selain itu, KNKS juga mengembangkan LinkAja untuk menjadi sistem pembayaran syariah yang bertugas untuk mendirikan sistem pembayaran syariah. Ke depan, Ventje menyatakan ekspansi sejenis dengan LinkAja juga berpotensi dilakukan dengan badan usaha negara lainnya.
Bisnis.com mencatat berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2019, aset keuangan syariah Indonesia yang tidak termasuk saham syariah dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT), mencapai US$94,44 miliar dengan pangsa pasar 8,29%. Adapun total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp499,34 triliun atau 5,95% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Selain itu, sektor keuangan non-bank syariah yang mencakup asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan non-bank syariah lainnya mencapai Rp102,06 triliun.
Untuk reksa dana syariah mencatat aset sebesar Rp33,06 triliun, sedangkan sukuk negara dan sukuk korporasi adalah Rp700,95 triliun. Sementara itu, kapitalisasi saham syariah berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sudah mencapai Rp3.699,5 triliun pada akhir Juni 2019. Total aset yang dikelola oleh BMT diperkirakan sekitar Rp7,2 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
