Bisnis.com, JAKARTA — Pengawasan terhadap masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 dinilai harus dilanjutkan segera setelah pemerintaham baru berjalan.
Hal tersebut disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andreas Eddy Susetyo usai sidang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode periode 2019–2024. Dia menilai bahwa masalah yang menjangkit dua 'wajah' asuransi nasional tersebut harus diselesaikan.
"Masalah Jiwasraya dan Bumiputera harus segera diselesaikan segera setelah pelantikan [presiden dan wakil presiden terpilih]," ujar Eddy pada Minggu (20/10/2019) saat ditemui di Gedung DPR.
Menurut Eddy, pengawasan DPR terhadap kedua perusahaan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator menemui jeda saat transisi anggota legislatif periode sebelumnya ke periode baru. Meskipun begitu, kedua pihak tetap harus memberikan laporan perkembangan penyelesaian masalah.
Selain itu, kementerian-kementerian terkait pun menurutnya harus segera melanjutkan upaya penyehatan kondisi keuangan kedua perusahaan. Hal tersebut, menurut Eddy, harus segera dilakukan setelah menteri baru diumumkan oleh Jokowi.
"Jiwasraya dan Bumiputera beroperasi dengan kondisi keuangan yang begitu [bermasalah], harus diselesaikan," ujar dia.
Jiwasraya tercatat mengalami masalah keuangan, di antaranya karena pembayaran klaim produk saving plan senilai Rp802 miliar yang tertunda sejak Oktober 2018. Berdasarkan laporan keuangan Jiwasraya, terdapat penurunan RBC dari 200,15% pada 2016 menjadi 168,22% pada 2017.
Dalam dokumen Kajian terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Jiwasraya yang diterima Bisnis, penurunan RBC tersebut dinilai menggambarkan penurunan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban, termasuk utang.
Adapun, berdasarkan salinan dokumen berisikan data-data keuangan AJB Bumiputera yang diterima Bisnis, asuransi bersama tersebut mencatatkan defisit lebih dari Rp20 triliun per 31 Desember 2018.
Pada penghujung 2018, aset Bumiputera tercatat sebesar Rp10,279 triliun sedangkan liabilitasnya mencapai Rp31,008 triliun, sehingga terdapat selisih Rp20,72 triliun. Selisih tersebut meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 2016 sebesar Rp19,14 trilun dan 2017 sebesar Rp18,87 triliun.
Hingga Mei 2019, jumlah aset Bumiputera tercatat senilai Rp10,11 triliun dengan jumlah liabilitas Rp30,75 triliun, sehingga jumlah ekuitasnya menjadi negatif Rp20,64 triliun. Pada paruh pertama tahun ini, rasio RBC perseroan tercatat negatif 628,42%, lalu rasio kecukupan investasi sebesar 22,46%, dan rasio likuiditas 52,41%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
