Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Anshori menjelaskan bahwa orientasi pemerintahan di bawah kepimpinan Joko Widodo–Ma'ruf Amin adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM). Aspek kesehatan menjadi salah satu kunci pengembangan tersebut.
Menurut Ahmad, jajaran menteri yang dilantik pada hari ini turut memikul tanggung jawab memastikan kualitas kesehatan masyarakat, salah satunya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
Dia menjelaskan bahwa pada dasarnya baik pemerintah maupun masyarakat saat ini telah memiliki keseimbangan pemahaman mengenai BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, para pembantu presiden tersebut diharapkan dapat bekerja dengan optimal untuk menuntaskan berbagai masalah BPJS Kesehatan.
"Pada dasarnya sudah diperoleh keseimbangan pemahaman horizon tentang apa sih persoalan dalam program JKN. So, the time is come, do act, stop diskusi rapat-rapat, saatnya [berbagai evaluasi] dikerjakan, dieksekusi," ujar Ahmad saat ditemui usai gelaran Media Workshop BPJS Kesehatan di Yogyakarta, Rabu (23/10/2019).
Ahmad pun menjelaskan bahwa JKN merupakan program yang menjadi tanggung jawab beberapa pihak, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, termasuk DJSN. Menurut dia, diperlukan koordinasi antar kementerian yang lebih baik pada periode selanjutnya.
"Ini saatnya untuk berbuat [memperbaiki masalah BPJS Kesehatan]," ujar Ahmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
