Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kementerian BUMN Kaji Dampak Sistemik Kasus Jiwasraya

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan tengah mengaji dampak sistemik dari masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bersama Kementerian Keuangan. Saat ini, perusahaan tersebut mencatatkan risk based capital -802%.
Pejalan kaki melintas di dekat logo PT Asuransi Jiwasraya, di Jakarta, Jumat (12/10/2018)./JIBI-Dedi Gunawan
Pejalan kaki melintas di dekat logo PT Asuransi Jiwasraya, di Jakarta, Jumat (12/10/2018)./JIBI-Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan tengah mengaji dampak sistemik dari masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bersama Kementerian Keuangan. Saat ini, perusahaan tersebut mencatatkan risk based capital -802%.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai perkembangan masalah Jiwasraya. Salah satu fokus Kementerian BUMN adalah untuk mengkaji dampak dari masalah keuangan perseroan.

"Ada bebrapa aspek yang masih kita review apakah ada systemic risk. Jadi masih ada diskusi dengan Kementerian Keuangan," ujar Tiko pada Kamis (14/11/2019) malam di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta.

Dia menjabarkan bahwa setelah Kementerian BUMN bersama pihak-pihak terkait membedah laporan keuangan 2018 Jiwasraya, terdapat hal-hal yang sebelumnya tidak disampaikan dengan jelas oleh perseroan, seperti jumlah aset dan bisnis pencadangannya.

Setelah proses pengkajian tersebut, Kementerian BUMN menyatakan bahwa perlu adanya beebagai upaya penyesuaian dari operasional bisnis perseroan. Tiko menjelaskan bahwa penyesuaian yang diperlukan tersebut bersifat material.

"Memang secara viability kami lihat harus ada skema pemberesan, tapi kami sedang pikirkan. Kalau sekarang saya belum siap jawab [bagaimana skemanya], karena banyak opsi yang harus kami pelajari," ujar Tiko.

Adapun, dia menjelaskan bahwa belum terdapat pembahasan terkait isu permohonan dana talangan (bailout) oleh Jiwasraya yang sebelumnya disampaikan oleh Komisi XI DPR.

"Enggak, belum ada omongan [bailout] itu. Kami kan lagi cari mekanisme yang terbaik untuk membereskan [masalah Jiwasraya] nanti," tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper