Bisnis.com, JAKARTA -- AJB Bumiputera belum memutuskan lembaga yang akan menjadi pembeli aset properti yang dimiliki.
Direktur Utama Bumiputera Dirman Pardosi menuturkan saat ini telah melakukan sejumlah penjajakan dengan calon pembeli aset. Meski begitu manajemen belum menemukan calon yang mengajukan harga pembelian sesuai target.
"Kami belum menemukan calon pembeli yang sudah memenuhi requirement atau target [harga]," kata Dirman di Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Meski belum menemukan penawar terbaik, Dirman optimis dapat melego sejumlah aset properti Bumiputera pada tahun ini.
"Peminatnya ada beberapa tapi belum deal," katanya.
Bumiputera sendiri menyiapkan sejumlah aset untuk dijual. Aset itu meliputi Hotel Bumi Surabaya, aset di jalan TB Simatupang serta beberapa aset lain di seluruh Indonesia yang lebih kecil dari 2 outlet ini.
“Khusus untuk kantor-kantor wilayah dan cabang di seluruh Indonesia tidak ada rencana untuk dijual,” katanya.
Selain mengincar uang tunai, Bumiputera akan melakukan optimalisasi melalui kerjasama operasi (KSO) untuk sejumlah aset guna memperoleh uang tunai. Aset yang akan dikerjasamakan itu meliputi tanah dan bangnan yang tersebar di bilangan jalan Sudirman dan Setiabudi, Bumiwiyata Depok, Menteng, Kebayoran dan Warung Buncit.
Dari optimalisasi aset properti ini, perusahaan menargetkan memperoleh uang tunai lebih dari Rp2 triliun. Uang ini akan digunakan untuk membayar polis yang sudah jatuh tempo.
Diperkirakan perusahaan memiliki kewajiban sebesar Rp9,6 triliun kepada pemegang polis hingga akhir 2020. Rinciannya klaim jatuh tempo sebesar Rp4,2 triliun. Selanjutnya klaim yang jatuh tempo pada 2020 sebanyak Rp5,4 triliun.
Diding S. Anwar, Komisaris Independen AJB Bumiputera menuturkan sebagai asuransi bersama satu-satunya di Indonesia, perusahaan berkomitmen selalu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dalam 108 tahun terakhir.
Meski mengakui terdapat keterlambatan pembayaran polis dalam beberapa waktu terakhir, Mantan Direktur Utama Perum Jamkrindo itu menyebutkan perusahaan berkomitmen penuh membayar kewajibannya.
"Memang akhir-akhir ini agak ada gangguan cashflow, sehingga pembayaran klaim tertunda waktunya tapi bukan gagal bayar," katanya.
Diding menambahkan, saat ini pemerintah telah memberi payung hukum yang kuat untuk Bumiputera dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No.87/2019 tentang usaha bersama. Beleid ini memastikan asuransi bersama akan terus hadir memperkuat ekonomi Bumi Nusantara.
"108 tahun usaha bersama menunggu, akhirnya di zaman [pemerintahan Joko Widodo] dengan Payung Hukum PP 87/2019, kepastian usaha bersama tetap eksis di Bumi Nusantara terwujud," katanya.
Baca Juga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
