Bisnis.com, JAKARTA - Omnibus law atau rancangan undang undang sapu jagat dinilai sejumlah pihak akan menyelamatkan perlambatan penyaluran kredit perbankan.
Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David E. Sumual berharap penerbitan omnibus law perlu dipercepat karena implementasinya akan menjadi pendorong pertumbuhan penyaluran kredit masyarakat. Apalagi saat ini, terdapat ketidakpastian di tengah ekonomi global karena penyebaran virus corona.
Menurutnya, ketidakpastian juga terjadi pada tahun lalu, yakni dengan pemilu dan perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Kondisi tersebut akhirnya menjadi penyebab melambatnya penyaluran kredit yang tergambar sejak awal 2019.
"Nah ini, sudah ada yang mau dilakukan, omnibus law dipercepat saja. Penerapannya segera bisa dilakukan, harapannya itu," katanya kepada Bisnis, Jumat (31/1/2020).
David berpendapat penyaluran kredit seharusnya mengalami peningkatan pada akhir tahun lalu. Hanya saja, kondisi sebaliknya malah terjadi.
Berdasarkan analisis uang beredar M2 yang dirilis Bank Indonesia, penyaluran kredit pada Desember 2019 tercatat sebesar Rp5.633,4 triliun atau tumbuh 5,9 persen secara year on year. Meskipun mengalami pertumbuhan, tetapi angkanya lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yakni sebesar 7,0 persen yoy.
Perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada seluruh jenis penggunaan, yakni dari golongan nasabah korporasi maupun pereorangan.
"Akhir tahun biasanya malah ada peningkatan, ini kan malah turun. Biasanya akhir tahun malah ada effort untuk naikkan kredit, mungkin banyak yang baru dicairkan juga," katanya.
Penerapan omnibus law akan semakin mendukung pertumbuhan kredit selain sejumlah kebijakan moneter yang telah dikeluarkan Bank Indonesia pada tahun lalu. Kebijakan moneter yang akan mendukung pertumbuhan kredit tersebut antara lain penurunan suku bunga, loan to value (LTV), dan giro wajib minimum (GWM).
"Pengurangan GWM akhir tahun lalu, penurunan suku bunga empat kali berturut-turut, diharapkan ada pengaruh. Belum tahu [berapa besar], kan baru dilakukan," katanya.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja mengatakan omnibus law merupakan regulasi yang ditunggu-tunggu pelaku usaha.
Rancangan Undang Undang tersebut diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional dengan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.
Baca Juga
Adapun, pemerintah akan segera mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Progres penyusunan RUU Omnibus Law sampai saat ini sudah pada tahap menetapkan substansi final Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang mencakup 11 klaster yakni Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
