Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ditanya Pengusaha Soal Jiwasraya, Ini Jawaban Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kasus Jiwasraya akan ditangai secara profesional. Segala opsi penyelesaian kasus ini ditempuh untuk menjaga reputasi pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dari kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar berbincang saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2/2020). Seminar yang mengangkat tema Advancing Investment-Led Growth ini diselenggarakan untuk mendorong partisipasi swasta di sektor investasi, sehinga momentum pertumbuhan ekonomi nasional terjaga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (dari kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar berbincang saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2020 di Jakarta, Rabu (5/2/2020). Seminar yang mengangkat tema Advancing Investment-Led Growth ini diselenggarakan untuk mendorong partisipasi swasta di sektor investasi, sehinga momentum pertumbuhan ekonomi nasional terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait kasus Jiwasraya. Kasus ini disebut akan ditangai secara profesional.

Pernyataan Sri Mulyani itu merupakan jawaban atas pertanyaan salah satu satu pengusaha di acara Business Gathering yang diadakan oleh Apindo, Kadin, dan Hipmi di Hotel Indonesia, Jumat (7/2/2020).

Sri Mulyani mengatakan penyelesaian kasus Jiwasraya saat ini dipegang oleh Kementerian BUMN dan Kejaksaan Agung RI. Dia menerangkan, Kementerian BUMN dari sisi korporasi melakukan berbagai langkah untuk melihat aspek seperti kemampuan membayar, kemampuan aset, dan restruktrurisasi.

Kementerian BUMN juga akan langkah negosiasi terhadap pemegang polis Jiwasraya yang dianggap beralasan atau reasonable. Di lain pihak, Kementerian Keuangan hanya bisa mengambil tindakan apabila terbukti ada pelanggaran hukum.

"Jadi disini ada aspek [law] enferoncement kalau memang ada bukti yang sifatnya pidana. Namun, ada aspek memenuhi dan menghargai hak-hak serta GCG [good corporate governance]," katanya, Jumat (7/2/2020).

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan kasus jiwasaraya, antara lain bail-in. Skema ini merupakan upaya penyelesaian permasalahan lembaga keuangan dari dalam.  Berbagai opsi tersebut ditempuh untuk menjaga reputasi pemerintah. Dia pun menegaskan Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, Kemenkeu, dan aparat penegak hukum lain akan mengupayakan segala cara untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.

Dia tak menampik bahwa ada orang yang tetap mencari-cari kesalahan. Namun, dia meminta masyarakat tetap sabar sampai ada keputusan hukum. "Kita coba move on, tapi tidak berarti keselahan langsung ditutup supaya orang gak belajar lagi. Ini harus dipelajari. Kami terus komunikasi dengan OJK, Pak Erick dan Kejaksaan agar bisa secepat dan seefisien mungkin dalam ranah yang kita miliki," tukas Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper