Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR: Ada Opsi Penanaman Modal ke Jiwasraya, Tapi Belum Diputuskan

Ada banyak opsi untuk menyehatkan Jiwasraya. Seperti penanaman modal negara, holding, atau privatisasi. Namun, itu semua belum diputuskan.
  Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua panitia kerja (Panja) Jiwasraya Aria Bima (tengah) bersama Anggota Komisi VI DPR sekaligus anggota Panja Jiwasraya Hendrik Lewerissa (kiri) dan Andre Rosiade (kanan) berbincang sebelum rapat Panja terkait Asuransi Jiwasraya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020)./Antara
Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua panitia kerja (Panja) Jiwasraya Aria Bima (tengah) bersama Anggota Komisi VI DPR sekaligus anggota Panja Jiwasraya Hendrik Lewerissa (kiri) dan Andre Rosiade (kanan) berbincang sebelum rapat Panja terkait Asuransi Jiwasraya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membenarkan bahwa penyuntikan dana merupakan salah satu opsi yang disampaikan anggota dewan terkait penyehatan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR dan Ketua Panja Jiwasraya, Aria Bima, usai rapat bersama dengan manajemen Jiwasraya dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menjelaskan bahwa penyuntikan modal merupakan salah satu opsi penyehatan, tetapi belum ditentukan.

"Ada penanaman modal negara [PMN], ada holdingisasi, ada privatisasi. Itu semua bisa dilaksanakan, (tapi) bisajuga  tidak dilaksanakan. Namun, intinya bukan kami tidak mau transparan, tapi ini masih by proses. [Daripada] terlanjur jadi polemik, ternyata tidak jadi," ujar Aria, Selasa (25/2/2020).

Meski demikian, dia tidak dapat memastikan berapa nilai yang akan ditentukan jika opsi penanaman modal tersebut dipilih. Sebelumnya, tersiar informasi bahwa pennyuntikan modal oleh pemerintah akan mencapai Rp15 triliun.

"Belum ada itu [besaran nilai penyuntikan modal], Rp15 triliun, Rp10 triliun, atau Rp5 triliun. Belum ada keputusan sama sekali. Yang jelas opsi penyehatan harus menutup semua defisit tanggung jawab yang ada," ujar dia.

Aria menjelaskan bahwa terdapat banyak opsi yang dibahas oleh DPR bersama pemerintah selaku pemegang saham utama Jiwasraya. Namun, belum ditentukan opsi mana yang akan dipilih karena terdapat banyak pertimbangan lebih lanjut.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyatakan bahwa terdapat berbagai opsi penyehatan Jiwasraya, meskipun dia tidak menyampaikan terkait opsi penanaman modal. Menurutnya, opsi-opsi yang ada memerlukan persetujuan dari sejumlah pihak.

"Memang ini butuh koordinasi dengan Komisi VI dan XI, juga menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan [OJK] dan Kementerian Keuangan. Namun, opsi-opsi itu kami arahkan memang nanti bagaimana yang terbaik untuk keadilan masyarakat," ujar Tiko usai rapat bersama Jiwasraya dan Komisi VI DPR, Selasa (25/2/2020).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper