Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Turun Kasta ke BPR, Beberapa Layanan BPD Bisa Hilang

Jika nanti BPD tidak mampu memenuhi aturan peningkatan modal inti dan turun kasta menjadi BPR, beberapa layanan akan hilang, seperti giro dan produk devisa.
Logo Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)/Istimewa
Logo Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda)/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pelayanan bank pembangunan daerah (BPD) bakal menurun jika berubah menjadi bank perkreditan rakyat (BPR) karena tidak mampu memenuhi minimal aturan modal inti.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyatakan siap merilis aturan anyar mengenai permodalan bank. Di dalamnya ambang batas bawah modal inti bank umum konvensional dikerek naik menjadi Rp3 triliun dari Rp100 miliar.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan apabila BPD tidak mampu memenuhi aturan tersebut nantinya dan turun kasta menjadi BPR akan merugikan BPD karena tidak lagi mampu memberikan layanan, seperti giro maupun layanan devisa.

Hal tersebut akan membuat layanan pada pemerintah daerah menjadi tidak maksimal. Apalagi, menurutnya, BPD identik sebagai alat penguasa, dalam hal ini pemerintah daerah.

Penurunan pelayanan tersebut akan membuat dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat.

Piter pun menilai satu-satunya pilihan yang menguntungkan bagi BPD yang tidak mampu memenuhi aturan modal inti minimum untuk melakukan konsolidasi. Adapun, konsolidasi tersebut seharusnya dilakukan antar sesama BPD sehingga menjadi satu kesatuan entitas.

Hanya saja, adanya merger antar BPD bukan berarti tanpa masalah. Pasalnya, kepentingan masing-masing pemerintah daerah akan menjadi satu bahasan yang cukup alot ketika konsolidasi dilakukan.

"Kalau seluruh BPD jadi satu, masalah ributnya adalah kepemilikan siapa, siapa yang punya kuasa. Yang paling pas memang merger ke sesama BPD, tinggal masalah ego masing-masing kepala daerah bagaimana," katanya, Kamis (12/3/2020).

Menurutnya, merger antar sesama BPD penting dilakukan karena konsep bank perkreditan rakyat yang dinilai sudah out of date. Saat ini pelayanan keuangan tidak melihat batas daerah. Contohnya, layanan BPD Jabar yang dapat ditemukan di beberapa wilayah, tidak hanya Jawa Barat saja.

Selain itu, persaiangan saat ini terjadi tidak hanya dengan antar sesama bank tetapi juga financial technology (fintech). Kehadiran fintech membuat Bank harus mempunyai kemampuan modal besar.

"Hal itu tidak mungkin dilakukan sendiri. Jadi, harus ada dorongan untuk merger sehingga memperkuat," sebutnya.

Berdasarkan data Perbanas, per 3 September 2019 terdapat 13 BPD dengan modal inti di bawah Rp3 triliun.

Daftar BPD Bermodal Inti Kurang Dari Rp3 Triliun
BankModal Inti (Rp miliar)
Bank Aceh Syariah2.287
BPD NTT1.902
BPD Kalimantan Selatan1.866
BPD DIY2.171
BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo1.579
BPD Jambi1.519
BPD NTB1.335
BPD Maluku dan Maluku Utara1.221
BPD Sulawesi Tenggara1.161
BPD Sulteng911
BPD Lampung858
BPD Bengkulu835
Bank Banten579,12

Sumber: Perbanas, 2020

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper