Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kiri) mengikuti Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020). - ANTARA / Dhemas Reviyanto
Premium

Membaca Lengkap Putusan MA, Episode Baru Iuran BPJS Kesehatan

07 April 2020 | 18:01 WIB
Putusan Mahkamah Agung No.7 P/HUM/2020 per tanggal 31 Maret 2020 menyebutkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan batal. Namun lebih dari itu, putusan juga menjelaskan beragam permasalahan mendasar yang tidak boleh dibebankan ke masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA.com – Mahkamah Agung mengunggah Putusan No.7 P/HUM/2020 bertanggal 31 Maret 2020 dalam laman resmi lembaga. Putusan ini merupakan dasar hukum batalnya kenaikan iuran bagi peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Setelah putusan diunggah maka pemerintah memiliki waktu 90 hari untuk membuat peraturan baru atau keputusan MA berlaku pada hari ke-91.

Berdasarkan petikan hukum itu, Mahkamah Agung menyebutkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan merupakan Aturan turunan dari Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).

“Jaminan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara menetapkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945,” ulas, Supandi Ketua Majelis dalam petikan putusan yang dikutip, Selasa (7/4/2020).

Majelis yang terdiri dari Supandi, Yosran, dan Yodi Martono Wahyunadi itu menyebutkan BPJS Kesehatan sebagai kepanjangan tangan negara. Untuk itu program jaminan sosial kesehatan harus memberi pengharapan besar kepada masyarakat. Dalam pengharapan ini, penyelenggara negara harus sudah mempertimbangkan dari segala aspek, terutama aspek penganggarannya.

“Oleh karena itu, kenaikan iuran BPJS yang telah mengecewakan masyarakat pada umumnya dinilai bertentangan dengan asas pengharapan yang layak, yaitu pemerintah harus bertanggungjawab sepenuhnya untuk mewujudkan harapan yang sudah diberikan kepada masyarakat menjadi kenyataan.”

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top