Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kredit Bank Nagari Tumbuh 6,1 Persen sepanjang Kuartal I/2020

Perseroan merupakan salah satu bank daerah yang telah berkomitmen untuk konversi menjadi bank syariah.
Bank Nagari./JIBI
Bank Nagari./JIBI

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) masih membukukan kredit pada kuartal pertama tahun ini menjadi Rp17,4 triliun atau naik 6,1 persen secara tahunan.

Berdasarkan laporan publikasi perseroan di Bisnis Indonesia (5/5/2020), pertumbuhan ini sayangnya tak banyak juga diikuti oleh penghimpunan dana pihak ketiga yang hanya naik naik tipis secara tahunan menjadi Rp18,1 triliun.

Dengan kinerja tersebut, percetakan laba awal tahun ini juga belum begitu progresif. Bahkan, laba bersih kuartal pertama tahun ini hanya tercatat Rp40,9 miliar, turun 47 persen secara tahunan.

Utamanya, penurunan laba ini lebih disebabkan pendapatan bunga bersih yang terpangkas 7,2 persen secara tahunan menjadi Rp321 miliar serta peningkatan kerugian penurunan nilai aset kredit yang cukup tinggi dari Rp28 miliar menjadi Rp54 miliar pada awal tahun ini.

Dengan laba tersebut keuntungan pemegang saham atau return on equity yang diterima pemerintah daerah Sumatra barat pun turun 585 basis poin menjadi 5,39 persen.

Di samping itu, Bank Nagari juga membukukan sedikit peningkatan rasio kredit bermasalah pada awal tahun ini, dari 3,22 persen menjadi 3,59 persen. Loan to deposits rasio juga terkerek menjadi 96,02 persen dari 92,21 persen akibat dana masyarakat yang tidak tumbuh seiring dengan kredit.

Sebagai informasi, perseroan merupakan salah satu bank daerah yang telah berkomitmen untuk konversi menjadi bank syariah.

Bank daerah ini pun masih optimistis mampu meningkatkan modal inti dengan cara penambahan modal dari pemegang saham maupun menerbitkan rights issue.

Kepala Humas Bank Nagari Aulia Alfadil mengatakan perseroan berupaya agar pemerintah daerah sebagai pemilik untuk menambah modal sesuai porsi saham masing-masing sehingga target minimum modal inti sebesar Rp3 triliun dapat tercapai pada 2022.

Hanya saja, penambahan modal inti tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan masing-masing daerah.

"Dan ini berkaitan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing dan harus minta persetujuan DPRD Kota atau DPRD provinsi," katanya belum lama ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M. Richard
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper