Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Ilustrasi -Kendaraan membutuhkan perlindungan asuransi termasuk risiko banjir. - Bloomberg / Dimas Ardian
Premium

Historia Bisnis: Kemenkeu Cabut Izin Asuransi Arindomaya

24 Juni 2020 | 23:59 WIB
Pengawasan asuransi telah dilakukan regulator, namun permasalahan modal, izin dan kemampuan membayar klaim selalu muncul.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengawasan bisnis asuransi telah beralih dari Departemen Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah lahirnya Undang-undang No. 21/2011 tentang OJK. Peralihan pengawasan itu dilakukan karena Indonesia dirasa membutuhkan pengawasan terintegrasi setelah melewati dua kali krisis keuangan pada 1998 dan 2008.

Namun peralihan pengawasan ini tidak serta merta menghapus permasalahan di industri asuransi. Terdapat sejumlah perusahaan asuransi bermasalah saat ini yang tidak dapat membayar klaim nasabah. Tidak hanya perusahaan swasta, namun juga badan usaha milik negara (BUMN).

Permasalahan dalam industri asuransi ini juga menjadi sorotan Bisnis Indonesia edisi 24 Juni 1996. Dalam laporan dengan tajuk "Menyibak Sisi Kelam Perusahaan Asuransi" itu disampaikan masih ditemukannya perusahaan asuransi bermasalah yang dapat merugikan nasabah.

Dalam laporan itu, Direktur Asuransi Departemen Keuangan Sophar Lumban Toruan menyebut banyak perusahaan asuransi yang bermasalah, tentu dengan derajat persoalan yang berbeda.

Seberapa serius masalahnya? Kalau sampai ada perusahaan yang izin usahanya dicabut, tentu masalah yang dihadapi oleh perusahaan itu bukan perkara sepele. Di samping itu, juga terungkap adanya 13 perusahaan asuransi lain yang dianggap bermasalah.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top