Bisnis.com, JAKARTA - Tidak ada yang menyangka kondisi ekonomi sekaligus industri perbankan akan menghadapi kondisi seberat ini akibat pandemi virus corona.

Padahal tahun ini digadang-gadangkan mampu mengkompensasi kredit 2019 yang tumbuh sangat terbatas yakni 6,08 persen, terpangkas lebih dari setengah pertumbuhan tahun sebelumnya 12,45 persen.

Kendati demikian, asa untuk pertumbuhan yang agresif masih tetap terjaga. Bagaimana pun, negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat mengandalkan pertumbuhan fungsi intermediasi yang terbatas ini untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Sejak April hingga Agustus 2020 pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tak henti-hentinya menggodok insentif, relaksasi, dan bahkan mendorong batas wewenangnya untuk dapat terus menjaga stabilitas sekaligus mendongkrak kinerja perbankan.

Kebijakan yang diambil antara lain relaksasi restrukturisasi, relaksasi implementasi Basel III, penurunan giro wajib minimum, penempatan dana pemerintah, subsidi bunga, subsidi penjaminan kredit, hingga penyangga likuiditas dari LPS.

Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro meyakini masih ada potensi untuk dapat terus meningkatkan kinerja fungsi intermediasi sampai akhir tahun.