Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres: Layanan Pembayaran Syariah Digital Perlu Diperluas

Wapres Ma'ruf Amin mendorong agar layanan pembayaran digital berbasis syariah di Indonesia bisa lebih diperluas lagi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengisi diskusi ekonomi dan perbankan syariah di era new normal / Setwapres
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengisi diskusi ekonomi dan perbankan syariah di era new normal / Setwapres

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta layanan pembayaran digital berbasis syariah dapat digunakan secara lebih luas lagi, tidak hanya terbatas pada layanan transportasi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan saat ini PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) telah merilis layanan syariah yang dapat mendukung ekosistem ekonomi Syariah secara luas termasuk industri halal.

Terutama, di tengah pandemi saat ini, Layanan Syariah LinkAja harus dapat menjadi bagian dari solusi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 melalui penggunaan uang elektronik.

Selain digunakan pada fasilitas umum seperti gerbang tol, pom bensin, dan transportasi publik, layanan Syariah LinkAja dapat dimanfaatkan juga oleh komunitas masyarakat seperti pesantren, organisasi masyarakat muslim, serta lembaga amil zakat dan wakaf.

"Integrasi dengan marketplace dapat dilakukan lebih masif untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat melalui transaksi online yang cepat dan aman," katanya dalam sambutan Perayaan Tahun Baru Islam, Selasa (25/8/2020).

Tak hanya bagi umat muslim, layanan syariah pembayaran digital juga harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara umum, sehingga dapat mempercepat inklusi keuangan syariah.

Senada dengan wapres, Direktur Eksekutif, Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo mengatakan kehadiran LinkAja Syariah menjadi awal yang baik, tetapi pengembangan harus terus dilakukan dengan berbagai inovasi.

Seperti digital wallet syariah, digital bank syariah dan inovasi lain di sektor syariah lifestyle. Integrasi layanan LinkAja Syariah ke dalam ekonomi syariah seperti industri halal, keuangan sosial, institusi pendidikan islam, dan lainnya.

"Indonesia harus mengambil peran sebagai pemimpin di dalam ekonomi keuangan syariah dunia," ungkapnya.

Dia berharap LinkAja sebagai anak usaha BUMN tidak hanya menjadi satu-satunya digital payment syariah, tetapi juga menjadi pionir dan merangsang pengusaha digital syariah lainnya.

Hingga Juli 2020, LinkAja Syariah telah mencatatkan 140.000 pengguna. Sebesar 24 persen merupakan pelanggan di kota besar dan 76 persen dari kota-kota di tier dan 2 dan 3.

Sebanyak 500 pasar tradisional dan 234.000 merchant lokal telah menggunakan layanan tersebut.

Layanan syariah juga telah bekerja sama dengan pendidikan pesantren, lembaga zakat infak, sedekah, dan pemerintah daerah yang tertarik dengan syariah, lembaga keuangan baik bank maupun non bank, dan lebih dari 1.000 masjid.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nindya Aldila
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper