Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Banten masih menunggu rampungnya upaya penyehatan Bank Banten sebelum akan melakukan perombakan pengurus perseroan tersebut.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil operasi penyehatan Bank Banten yang dilakukan oleh pengurus perusahaan. Apabila Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menyatakan Bank Banten dalam keadaan sehat, barulah Pemerintah Banten yang menjadi pemegang saham pengendali melalui PT Banten Global Development akan melakukan pergantian pengurus termasuk langkah-langkah rencana aksi lanjutan lainnya.
"Target terdekat menyelesaikan masalah likuiditas Bank Banten, kita nanti minta signal dari OJK, apakah perlu ada pergantian pengurus dan sebagainya," katanya kepada Bisnis, Kamis (28/8/2020).
Menurutnya, sebagai pemegang saham pengendali, Pemda Banten telah mendukung operasional bank pembangunan daerah tersebut dengan menyuntikkan modal senilai Rp1,55 triliun. Penyuntikan modal tersebut akan menguatkan posisi Pemda Banten sebagai pemegang saham pengendali.
Pemda Banten pun mendukung rencana Bank Banten untuk melakukan penambahan modal melalui pelaksanaan penawaran umum terbatas (PUT) VI dan PUT VII sebagai bagian dari upaya penyehatan. Dari rencana aksi ini, Bank Banten diharapkan bisa mendapatkan dana senilai Rp700 miliar hingga Rp800 miliar.
"Kalau memang ada yang mau [berinvestasi dalam PUT], kalau pemda tidak akan kurang porsinya dari 50%, sekarang saham kita sudah mayoritas, yang penting bank bisa jalan," sebutnya.
Baca Juga
Direktur Utama Bank Banten Fahmi Bagus Mahesa mengatakan pelaksanaan PUT akan mengakomodir rencana penambahan modal Bank Banten oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global Development.
Rencana penambahan modal tersebut telah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Banten Global Development untuk Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Banten senilai Rp1,55 triliun.
Menurutnya, lewat PUT ini, Pemprov Banten akan mengeksekusi haknya yang memang akan melakukan penyertaan modal. Sementara itu, partner strategis yang akan ikut dalam PUT tersebut hingga saat ini masih dirahasiakan.
"Yang pasti Pemprov Banten akan mengeksekusi haknya dan terkait strategic partner nanti akan kami sampaikan pada saatnya," katanya kepada Bisnis, Kamis (27/8/2020).
Berdasarkan catatan Bisnis, pelaksanaan rights issue dilakukan perseroan untuk mendapatan tambahan modal sebagai bagian dari rencana ekspansi penyaluran kredit. Ekspansi penyaluran kredit perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perseroan.
Pasalnya, sejak 2016, Bank Banten terus mengalami kerugian. Data terakhir, pada kuartal I/2020, Bank Banten membukukan kerugian senilai Rp31,87 miliar atau turun Rp23,93 miliar dibandingkan posisi periode sama tahun lalu yang senilai Rp55,8 miliar.
Salah satu skenario yang disiapkan Bank Banten untuk bisa bangkit adalah dengan mengurangi biaya dana yakni cost of operable fund (CoP) dari posisi 14,79% pada akhir 2019 menjadi 10,6% pada 2021. Skenario tersebut akan tercapai jika melakukan ekspansi kredit hingga Rp2,03 triliun.
Setidaknya, ekspansi tersebut dapat dicapai apabila Bank Banten mendapatkan permodalan senilai Rp500 miliar. Pelaksanaan rights issue pun dilakukan untuk mendapat suntikan modal tambahan.
Perseroan rencananya akan menerbitkan saham baru dengan seri dan nominal yang berbeda yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50 per lembar. Jumlah saham baru yang rencananya akan diterbitkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) adalah sebanyak-banyaknya 60.820.296.033 saham Seri C dengan nilai nominal Rp50 per lembar saham.
Jumlah tersebut setara 90,46% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Hingga kini, perseroan belum menentukan harga pelaksanaan dari PUT tersebut. Namun, jika mengacu pada harga pasar saham BEKS kini yang di level Rp50, maka perseroan berpotensi mendapatkan dana Rp3,04 triliun
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
