Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Nasabah Mengadu, DPR 'Sidang' Bumiputera, Kresna Life, hingga Minna Padi

Panja Pengawasan Industri Keuangan DPR memanggil OJK dan perusahaan jasa keuangan yang untuk membahas perkembangan sejumlah kasus gagal bayar.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 16 September 2020  |  13:20 WIB
Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nurhasanah memberikan paparan dalam rapat sejumlah lembaga jasa keuangan bersama Komisi XI DPR, Rabu (16/9/2020) - Istimewa
Ketua Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera 1912 Nurhasanah memberikan paparan dalam rapat sejumlah lembaga jasa keuangan bersama Komisi XI DPR, Rabu (16/9/2020) - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil sejumlah lembaga jasa keuangan untuk menindaklanjuti aduan para nasabah yang belum mendapatkan kejelasan pembayaran klaim atau pengembalian dananya senilai triliunan rupiah.

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menjelaskan bahwa Panja Pengawasan Industri Keuangan DPR memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang untuk membahas perkembangan sejumlah kasus gagal bayar.

Menurutnya, salah satu fokus pembahasan bersama lembaga-lembaga jasa keuangan itu mengenai proses penyelesaian kasus-kasus asuransi. Seperti diketahui, terdapat sejumlah perusahaan asuransi yang tidak mampu membayarkan klaim jatuh tempo kepada para nasabahnya.

Dalam rapat hari ini, Rabu (16/9/2020), Panja tersebut memanggil tercatat memanggil OJK, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life), PT Pan Pacific Insurance, dan PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM).

"Jadi, Panja berusaha memediasi sekaligus memonitor proses yang masih berlangsung antara perwakilan nasabah, korporasi, dan OJK," ujar Hendrawan kepada Bisnis, Rabu (16/9/2020).

Menurutnya, saat ini Panja masih mendalami akar permasalahan dari setiap lembaga jasa keuangan yang mengalami gagal bayar. Nantinya, Komisi XI DPR akan menugaskan OJK untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut dengan mengutamakan keamanan dan kepentingan para pemegang polis.

Sebelumnya, para nasabah dari perusahaan-perusahaan tersebut telah menemui Komisi XI DPR pada Selasa (25/8/2020). Para nasabah menyampaikan keluh kesahnya terkait dana yang belum kunjung dibayarkan.

Rapat Panja Pengawasan Industri Keuangan yang berlangsung hari ini dinyatakan tertutup oleh Komisi XI DPR. Rapat tersebut diagendakan untuk dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

asuransi dpr gagal bayar
Editor : Annisa Sulistyo Rini
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top