Bisnis.com, JAKARTA - Skema burden sharing atau menanggung beban bersama antara Bank Indonesia dan pemerintah berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan yang pertama, pada 16 April 2020, akan berlanjut hingga 2022.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya masih terus mengkaji dampak dari penerapan skema burden sharing terhadap inflasi dan neraca keuangan BI. Untuk dampak ke inflasi, BI telah menyiapkan beberapa skenario, misalnya menggeser kelebihan likuiditas di perbankan.
"Skenario seperti itu dipikirkan, kami terus memantau perkembangannya. Belum bisa kami sampaikan sekarang, fokusnya sekarang memulihkan ekonomi," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (28/9/2020).
Di samping itu, Perry mengatakan, skema burden sharing ini juga akan berdampak pada neraca keuangan BI. Tahun depan, diperkirakan BI akan mengalami defisit hingga Rp21 triliun.
"Kami laporkan di mana memang dari prognosa sampai Agustus, tahun depan BI akan mengalami defisit Rp21 triliun dari surplus tahun ini yang relatif besar," jelasnya.
Namun demikian, Perry mengatakan tingkat inflasi saat ini masih sangat rendah. Di samping itu, tren suku bunga global masih terus menurun. Oleh karenanya, BI akan melakukan efisiensi operasi moneter.
Baca Juga
"Kalau inflasi rendah, ada ruang suku bunga, tapi masalah stabilitas nilai tukar perlu kita jaga. Kami pandang jalur kuantitas bisa lebih besar," katanya.
Adapun, BI mencatat hingga 24 September 2020, total realisasi pembelian SBN di pasar perdana, termasuk burden sharing untuk pendanaan APBN 2020 mencapai Rp234,65 triliun.
Jika diperincikan, pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan pada 16 April 2020 di pasar perdana sesuai dengan mekanisme pasar telah mencapai Rp51,17 triliun dalam 22 kali lelang yang dilakukan pemerintah.
Sementara, untuk realisasi pembelian SBN berdasarkan keputusan bersama Menteri Keuangan kedua, pada 7 Juli 2020, untuk public goods telah mencapai Rp183,48 triliun. Berdasarkan kesepakatan, BI membeli SBN untuk public goods sebesar Rp397,56 triliun.
BI juga mencatat realisasi pembelian SBN untuk non-public goods baru mencapai Rp 44,38 triliun dari total sebesar Rp177,03 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
