Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan ikut membantu pencapaian target inklusi keuangan 90 persen pada 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pihaknya memiliki 6 poin kunci yang akan digunakan untuk membantu OJK serta TPAKD.
"Sejalan dengan target dan arahan presiden untuk menyesuaikan target inklusi keuangan 2024 perlu didukung 6 poin kunci yang tentunya akan diperlukan untuk keberhasilan dan implementasi strategi nasional keuangan inklusif," kata Airlangga dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah secara virtual, Kamis (10/12/2020).
Adapun, enam poin tersebut antara lain peningkatan nasional inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, perluasan pembukaan rekening, mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi dalam layanan agen bank atau titik layanan nonbank.
Di samping itu, ada juga peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai, serta penguatan monitoring dan evaluasi keuangan inklusif.
Selanjutnya, dia menuturkan sasaran strategi nasional keuangan inklusif mencakup semua segmen masyarakat dengan fokus pada masyarakat berpendapatan rendah dan lima masyarakat lintas kelompok serta pelaku usaha mikro dan kecil.
Dia melanjutkan upaya peningkatan inklusi keuangan ini sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh TPAKD dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional.
"Program yang sudah baik ini dan perlu didukung agar dapat memecahkan masalah sosial dan ekonomi terutama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan pemilikan penggunaan rekening, serta meningkatkan kesejahteraan UMKM," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
