Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat setidaknya terdapat empat tantangan yang menyebabkan cakupan proteksi dana pensiun di Indonesia masih rendah.
Dia mengatakan, pemerintah dan otoritas terkait menyadari bahwa pengembangan industri dana pensiun mendesak dilakukan mengingat penetrasi proteksi pensiun di Indonesia masih sangat rendah, meski sudah ada berbagai macam program pensiun sejak lama di negara ini.
"Rendahnya proteksi pensiun ini tidak terpisahkan dari paling tidak empat tantangan yang dihadapi industri dana pensiun Indonesia. Pertama, rendahnya partisipasi. Kedua, rendahnya kontribusi. Ketiga, tata kelola dan kebijakan investasi yang suboptimal dan keempat adalah isu penarikan lebih awal," ujar Sri Mulyani dalam IFG International Conference 2022, Senin (30/5/2022).
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam sistem jaminan pensiun tercermin dari rendahnya cakupan peserta dana pensiun. Cakupan peserta pekerja formal hanya mencapai 40,2 persen dari jumlah pekerja formal di Indonesia yang mencapai 53,1 juta pekerja. Sedangkan dari pekerja informal partisipasinya sangat kecil atau terbilang hampir tidak ada.
"Mandatori kontribusi untuk program pensiun ini hanya 8,7 persen dari sistem keamanan nasional dan hanya 8 persen untuk program pensiun administrasi negara. Perlu dicatat 8 persen kontribusi administrasi negara ini dihitung berdasarkan pada gaji dasar dan itu hanya 1 porsi dari gaji yang dibawa pulang pekerja," kata Sri.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, sistem pensiun yang kuat tidak terlepas dari isu tata kelola, baik tata kelola institusi maupun tata kelola kebijakan investasi. Tata kelola yang baik akan menghasilkan implementasi program pensiun yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan. Sedangkan kebijakan investasi yang baik akan dapat meningkatkan manfaat pensiun yang dapat dinikmati peserta.
Baca Juga
Menurutnya, desain sistem pensiun yang kuat harus memastikan manfaat dapat tersampaikan ke peserta ketika mencapai masa pensiun. Untuk menjawab tantangan ini, desain reformasi sistem pensiun di Indonesia diharapkan dapat mencapai titik keseimbangan kecukupan, keterjangkauan, dan keberlanjutan proteksi pensiun. Struktur demografi Indonesia saat ini dan masa depan tentu akan membutuhkan reformasi semacam ini.
"Untuk dapat tingkatkan proteksi untuk pekerja di masa tua, kenaikan cakupan keanggotaan akan didorong lewat implementasi program pensiun yang lebih fleksible dan meningkatkan program pensiun untuk meminimalisir penarikan lebih awal," kata Sri Mulyani.
"Perusahaan dana pensiun juga diminta untuk implementasikan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang efektif, serta manajemen yang lebih prudent dan terstandardisasi," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
