Bisnis.com, JAKARTA--Seiring dengan pergantian pemerintah dan jajaran pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan diharapkan ada terobosan dari audit keuangan negara yang lebih seimbang bukan hanya pada urusan teknis dan administrasi, tapi juga terkait kinerja.
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan selama ini BPK terjebak dalam persoalan teknis khususnya terkait penyerapan anggaran, dan mengesampingkan audit kinerja yang justru selama ini diberikan kepada masing-masing kementerian/lembaga.
“Jika hanya masalah teknis, akibatnya status WTP pun bisa ‘diperjual-belikan’. Audit kinerja itu juga bisa menjawab persoalan hingga dampak dari penyerapan anggaran yang dilakukan pemerintah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2014).
Audit kinerja yang diberikan kepada masing-masing K/L, lanjutnya, tidak memiliki format sama yang dapat dijadikan acuan. Format yang berbeda-beda tersebut pada akhirnya akan memberikan tingkat reward dan punishment yang tidak seimbang pula antar K/L yang ditunjukkan dengan adanya renumerasi.
Menurutnya, audit kinerja dapat dilakukan melalui beberapa program yang dilakukan pemerintah. Dia mencontohkan, dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kinerja pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi beberapa klaster seharusnya bisa diaudit dengan komprehensif.
Data yang dihimpun Bisnis dalam website Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program penanggulangan kemiskinan Indonesia terbagi menjadi tiga klaster, yakni pertama, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM). Kedua, program berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil dalam bentuk kredit usaha rakyat (KUR).
Ketiga, program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang meliputi jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), program keluarga harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM), dan beras untuk keluarga miskin (Raskin).
Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan kepada pemerintah untuk mereview terhadap kebijakan subsidi raskin secara komprehensif dengan memperhitungkan berbagai faktor untuk mencapai ketepatan sasaran program.
“Karena tugas pemerintah pusat itu ampai di titik distribusi. Yang masalah kan di penerima manfaatnya di titik bagi, makanya kami minta tikor kabupaten dapat berperan lebih banyak,” ujarnya.
“Untuk pemerintahan baru nanti, program Nawacita [sembilan agenda prioritas Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam kepemimpinan lima tahun kedepan] harus bisa dikawal,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
