Bisnis.com, JAKARTA - Kisruh antara Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI dinilai turut menjadi faktor perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2015.
Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) A. Tony Prasetiantono mengatakan perekonomian Indonesia sebenarnya amat tertolong oleh jatuhnya harga minyak dunia yang kini sekitar US$55 per barel. Turunnya harga minyak ini menciptakan ruang fiskal Rp230 triliun.
"Ini menjadi energi yang mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam Wealth Wisdom Permata Bank, Rabu (6/5/2015).
Turunnya harga minyak juga menimbulkan deflasi 0,24% dan 0,36% untuk Januari-Februari dan inflasi 0,17% pada Maret 2015. "Inflasi April 0,36% sehingga inflasi year on year 6,79%," katanya.
Namun demikian, belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum maksimal menjadi pengaruh dalam melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, kisruh antara KPK dan Polri yang terjadi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang menurun pada kuartal pertama.
"KPK-Polri ini membuat investor wait and see dulu sebelum investasi di Indonesia," ucapnya.
KPK, menurutnya, aset besar untuk membuat kondisi ekonomi Indonesia baik dan nilai tukar rupiah tidak tertekan. Tugas KPK yang menenggakkan hukum dan memberantas korupsi di Indonesia membuat para pelaku usaha percaya bisnis mereka tidak terganggu dengan korupsi.
"KPK sekarang ini lemah dan membuat pelaku bisnis ini jadi tidak percaya dengan Indonesia sehingga berdampak pada ekonomi Indonesia melambat dan nilai tukar rupiah tertekan," tutur Tony.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat menjaga kondisi politik di Indonesia sehingga membuat para investor tidak ragu untuk berinvestasi di tanah air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1664586373.jpg?w=348&h=261)
