Bisnis.com, JAKARTA—Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Rony Bako optimistis realisasi penerimaan pajak tahun ini bisa mencapai 85% dari target.
Hal ini menyusul langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memburu penerimaan pajak dari wajib pajak (WP) besar yang bakal bisa mendatangkan penerimaan pajak yang signifikan.
“Dengan kebijakan khusus memburu pajak dari WP besar tertentu di sisa waktu ini, target penerimaan sebesar 85% bisa terealisasi. DJP kan targetkan bisa kumpulkan Rp146 triliun selama 10 hari terakhir,” ujar Rony Bako di Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Dia melihat beberapa WP besar khusus yang berpotensi untuk ditarik pajaknya saat ini, antara lain adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Pertamina (Persero).
Pajak yang ditarik menjelang akhir tahun ini, termasuk pajak yang sedianya baru dibayarkan untuk penerimaan pajak tahun depan.
Jadi, lanjutnya, misalkan ada satu perusahaan yang potensi bayar pajak Rp10 miliar untuk tahun depan, karena belum tutup buku tahun ini, mereka bisa ditarik sekitar Rp8 miliar dulu, sisanya tahun depan.
“Buat pemerintah kan yang penting mengamankan penerimaan tahun ini biar shortfall-nya tak terlalu besar. Sekarang batas uang keluar dari APBN sampai 23 Desember loh,” kata Rony Bako.
Dengan sisa waktu yang mepet, hal ini menurutnya masih bisa dimaklumi. Nah, untuk menutupi potensi pajak yang hilang pada tahun depan, karena sudah ditaruh saat ini, pemerintah masih punya cukup waktu untuk mengambil kebijakan lain.
Salah satu kebijakan yang signifikan bisa menambah pundi-pundi penerimaan pajak adalah tax amnesty. “Target pajak tahun ini adalah Rp5 triliun per hari dan terealisasi Rp3 triliunan. Tanpa tax amnesty, target pajak tahun depan yang Rp6,5 triliun tak akan bisa diraih,” tutur Rony Bako.
Hanya saja, dia mengusulkan agar tax amnesty diterapkan tak hanya untuk mengejar pajak orang Indonesia yang disimpan di luar negeri.
Menurutnya, pemerintah juga harus bisa memberikan pengampunan pajak buat WP di dalam negeri yang belum membayar pajak dengan benar.
“Kalau hanya memburu uang yang disimpan di luar negeri, nambah 30%. Sementara itu, kalau juga mengampuni juga WP di dalam negeri penerimaan bisa nambah 70%,” ucap Rony.
Pemerintah mengklaim dari data survei terbatas teridentifikasi adanya dana Rp1.400 triliun di dalam negeri. Adapun di luar negeri, terutama Singapura, setidaknya ada sekitar Rp2.700 triliun dana tersimpan di bank milik WNI.
Melalui tax amnesty, pemerintah pun berharap orang Indonesia yang memiliki dana besar itu bersedia men-declare aset-asetnya ke DJP.
Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center menilai, saat ini hal terpenting adalah mencapai penerimaan pajak di atas Rp1.000 triliun.
“Kenapa? Ini angka psikologis. Kalau bisa tembus ini tahun pertama penerimaan pajak bisa melewati angka Rp1.000 triliun,” serunya.
Dia berpendapat tahun ini lebih baik dipergunakan sebagai pembelajaran bagaimana untuk membuat target pajak ke depan lebih realistis sehingga target pajak yang dicanangkan dapat dicapai.
Menurutnya, hal yang bisa dilakukan di sisa hari tahun ini adalah upaya mengimbau kepada WP untuk melakukan pembayaran pajak dengan memanfaatkan fasilitas pajak yang ada. Misalnya lewat revaluasi aset tetap, reinventing policy, dan pengurangan sanksi administrasi 50% bagi Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan tahun ini dan WP bersedia untuk melunasi tahun ini juga.
Seperti diketahui, DJP harus mengejar tambahan penerimaan pajak sekitar Rp146,3 triliun dalam 14 hari terakhir di sisa waktu tahun anggaran 2015.
Plt. Dirjen Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi mengatakan jumlah sisa penerimaan di kisaran Rp146,3 triliun itu diperoleh dari selisih target DJP pada Desember 2015 untuk pajak nonmigas sebesar Rp218,3 triliun dan realisasi secara keseluruhan penerimaan pajak.
Jumlah tersebut belum ditambah dari penerimaan pajak penghasilan migas yang diyakini Kemenkeu akan sesuai target di APBN-P 2015 sebesar Rp49,5 triliun.
Ken mengaku masih optimistis target penerimaan pajak nonmigas di Desember itu tercapai, khususnya dengan upaya menemukan kembali (reinventing policy) dan pendekatan langsung kepada WP besar.
Berdasarkan data Kemenkeu, perkiraan penerimaan perpajakan hingga akhir tahun sebesar 85,8% dari target. Rinciannya, pajak nonmigas sebesar 84,3% dari target sebesar Rp1.049 triliun, dan PPh migas 100% sebesar Rp49,5 triliun. Adapun perkiraan penerimaan bea dan cukai sebesar 91,7% atau Rp178,8 triliun.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga akhir tahun diperkirakan 89,9% dari target atau Rp241,8 triliun.
Dengan asumsi pemerintah untuk membelanjakan anggaran hingga 92,2% atau Rp1.829,7 triliun, maka defisit anggaran 2015 diperkirakan Rp307,3 triliun atau 2,7% dari Produk Domestik Bruto.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yakin DJP dapat memperoleh target penerimaan Desember 2015 sebesar Rp218,3 triliun, dengan imbauan langsung kepada WP yang berpotensi menghasilkan Rp51,3 triliun.
Kemudian pemeriksaan dan penagihan sebesar Rp40,7 triliun, penerimaan rutin Rp97,9 triliun, dan sisanya dari ekstensifikasi, penyelidikan, serta revaluasi aset.
“Saya sendiri langsung terjun ke lapangan dan menemui beberapa WP,” kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
