Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan berkomitmen memperkuat koordinasi dan kerjasama pengembangan ekonomi dan keuangan daerah.
Melalui nota kesepahaman, ketiga institusi itu akan membentuk Forum Koordinasi Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKD) untuk pengintegrasian kegiatan dan inisiatif pengembangan ekonomi dawrah.
Menteri Keuangan Bambang P. S. Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan terus melihat penyerapan APBD yang bermanfaat. Uang yang tersedia menjadi barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah.
"Harus ada efisiensi juga di daerah sehingga tidak 60%-70% untuk belanja pegawai. Jangan sampai daerah kekurangan infrastruktur padahal dana yang dikelola besar," katanya dalam Acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tiga institusi di Gedung BI, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Gubernur BI Agus Martowardojo menuturkan pertumbuhan ekonomi harus berkesinambungan antara pusat dan daerah. Pemda juga harus menciptakan iklim investasi yang baik dan mengembangkan daerahnya dengan menciptakan nilai tambah dari komoditas.
Selain itu, pemda juga harus memperhatikan target inflasi mengingat pertumbuhan ekonomi naisonal menurun tiga tahun terakhir.
"Kalau dibedah per wilayah akan keliatan masing-masih daerah harus punya strategi pertumbuhan ekonomi yang baik memerlukan dukungan ketiga institusi ini," ucapnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan pemda harus mulai berpartisipasi dalam menekan inflasi di daerah terutama yang berhubungan dengan komponen bahan pangan seperti beras, cabai, daging, jagung, dan bawang.
"Bupati juga harus melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, tapi masalahnya seorang kepala daerah juga punya janji politik dari pelaksanaan pilkada," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
