BPK Soroti Risiko Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti risiko penyimpangan dalam semua tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa menjadi tantangan sejalan dengan peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat dan daerah.
"Khususnya belanja barang dam modal yang dalam pelaksanaannya akan melibatkan proses pengadaan barang dan jasa," kata Moermahadi di Jakarta, Selasa (18/7/2017).
Salah satu risiko pengadaan barang dan jasa adalah dalam pengadaan barang dan jasa adalah persengkokolan antara peserta lelang, maupun peserta lelang dengan panitia pengadaan misalnya pejabat pembuat komitmen atau pimpinan satuan kerja pemilik pekerjaaan yang dilelang.
Terkait upaya pencegahan supaya tak ada penyimpangan dalan proses pengadaan barang dan jasa. BPK, kata dia, telah  berkoordinasi dengan institusi lainnya misalnya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU.
Koordinasi itu meliputi saling tukar informasi untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK maupun investigasi KPPU.
"Kerja sama telah berjalan baik selam ini akan terus ditingkatkan untuk mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," tukasnya.