Wajib pajak antre di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (29/3). - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Edi Suwiknyo | 09 Januari 2018 10:13 WIB Bisnis.com, JAKARTA - Peningkatan basis data wajib pajak terus digenjot Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengejar pertumbuhan penerimaan pajak yang tahun ini sebesar 24%.
Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak mengatakan, data menjadi kunci pemerintah untuk mengejar penerimaan pajak, semakin banyak data yang dimiliki maka potensi penerimaan pajak yang bisa digali cukup besar.
"Tahun kemarin sebenarnya sudah banyak sih, kami juga tak melihat data perbankan saja, banyak juga dari pihak eksternal yang kami dapatkan," kata Yon di Jakarta, Selasa (9/1/2018).
Cuma, kata dia, data yang diterima tak selemanya langsung bisa ditindaklanjuti oleh Ditjen Pajak. Menurutnya, ada data yang perlu dikaji kualitasnya supaya saat ditindakanjuti tak banyak menimbulkan dispute.
"Kesesuaian data yang kami minta, misalnya banyak data yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP," tukasnya.
Adapun selain implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI), otoritas pajak juga bisa memanfaatkan data hasil pengampunan pajak. Selain itu, mereka juga mempunyai peluang memperbaiki basis data melalui implementasi aturan yang berlaku saat ini, misalnya melalui kewajiban menyertakan country by country report (CbCR).
