Bisnis.com, JAKARTA-- Pemerintah menegaskan skema pendanaan campuran blended finance bisa diterapkan di berbagai bidang pembangunan jangka panjang.
Menko Maritim Luhut B. Panjaitan mengungkapkan, pemerintah Indonesia sedang membidik dana non-pemerintah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan terutama proyek jangka panjang, salah satunya skema blended finance.
"Model ini bisa untuk membiayai beberapa proyek yang sudah ada seperti kereta listrik cepat [light rail transit/LRT] yang saat ini juga sedang dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia," kata Luhut dalam Roundtable Discussion di WEF Davos, Senin (22/1/2018) .
Blended finance adalah pembiayaan yang berasal dari dana kedermawanan yang dihimpun masyarakat yang dijadikan sebagai modal swasta untuk investasi jangka panjang.
Diskusi ini juga membahas upaya Indonesia dalam mengimplementasikan target Sustainable Development Goals (SDG) diikuti oleh lebih dari 20 orang dari kalangan kepala pemerintahan, pengusaha, eksekutif perusahaan multinasional dan pegiat filantropi dari mancanegara.
Pada acara yang antara lain dihadiri juga oleh PM Luxembourg, Xaxier Bettel, RektorTsinghua University Qiu Yong, Ketua New Climate Economy Steering Group Jeremy Oppenheim serta beberapa tokoh filantropis Eropa.
Dalam pertemuan ini, Menko Luhut menjelaskan tentang situasi terkini di Indonesia terutama di bidang ekonomi, seperti Bank Dunia mengeluarkan penilaiannya bahwa Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk berinvestasi, sebelumnya S&P juga meningkatkan 'rating' Indonesia.
"Khusus untuk Bali, kami akan menjadi tuan rumah pertemuan IMF-World Bank di Bali pada bulan Oktober dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam membangun Bali menjelang pertemuan tersebut," ungkap Luhut.
Namun, dia menuturkan Indonesia memiliki tiga kriteria yang harus dipenuhi investor, yaitu ramah lingkungan, memakai tenaga kerja Indonesia, dan ada transfer teknologi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
