Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengaku masih terus akan melakukan evaluasi dari hasil kegiatan dana desa yang digulirkan sejak 2015.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, evaluasi merupakan hal penting dilakukan guna mendapatkan sistem yang paling tepat guna mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Tak hanya itu, evaluasi juga akan melihat sisi kesiapan pengelolaan dari pihak birokrat yang menerima dana ini.
"Kami menerima seluruh masukan dari pihak manapun terkait dana desa, agar penggunaan dana ini tetap efektif dan fokus pada desa yang banyak memiliki masyarakat miskin," katanya, belum lama ini.
Mantan Direktur Bank Dunia ini pun kecewa masih banyak persoalan pemerintah daerah sekarang. Apalagi, dari 172 pilkada belum lama ini ada satu hingga dua pemimpin yang pernah berkasus di KPK dan memenangkan pemilihan.
Menurutnya, saat ini masyarakat dan seluruh pihak harus serius berfikir cermat jika Indonesia dan daerah yang ditinggalinya ingin maju.
Masyarakat harus selalu kritis dengan uang yang telah dikeluarkan untuk negeri ini. Mereka, lanjut Sri Mulyani, juga wajib memantau apa saja yang sudah dihasilkan dari uang-uangnya yang masuk di kantong pemerintah.
Tahun depan, Sri Mulyani mengatakan anggaran dana desa akan ditingkatkan 30% menjadi Rp75 triliun. Pihaknya juga akan membantu merumuskan laporan keuangan daerah agar lebuh sederhana tetapi tetap akuntabel.
Ekonom Bank Dunia Frederico Gil Sander mengatakan, saat ini pihaknya memberi fokus pada pentingnya negara untuk mengumpulkan lebih banyak pendapatan dan membelanjakannya dengan lebih baik guna mendukung pertumbuhan inklusif.
Menurutnya, selama 15 tahun terakhir kebijakan fiskal telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, kebijakan fiskal belum memainkan peran lebih besar untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.
Indonesia seharusnya bisa mengurangi ketimpangan dengan meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran yang bermanfaat bagi 60% bagian terbawah keluarga Indonesia. Sebagian besar pengeluaran ini, seperti untuk sektor kesehatan dan pendidikan, juga mengatasi ketimpangan kesempatan termasuk dengan dana desa.
“Untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, Indonesia perlu melakukan belanja lebih efektif untuk pendidikan, membelanjakan lebih banyak di bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, bantuan sosial, serta mengumpulkan lebih banyak pendapatan dengan cara yang efisien dan mendukung pertumbuhan agar belanja juga meningkat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
