Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perlu Ada Subsidi untuk Hasil Produksi

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah diminta mengalihkan anggaran bantuan terkait pengelolaan bidang pertanian termasuk kredit usaha rakyat atau KUR untuk subsidi hasil produksi guna memacu kinerja petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta mengalihkan anggaran bantuan terkait pengelolaan bidang pertanian termasuk kredit usaha rakyat atau KUR untuk subsidi hasil produksi guna memacu kinerja petani.

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, pemerintah kerap memberikan subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Padahal, berbagai skema bantuan pembiayaan yang lebih efektif dapat diimplementasikan guna meningkatkan produktivitas.

"Baiknya alihkan bantuan untuk perlindungan harga di pusat melalui subsidi harga yang bisa langsung diawal kasih cash transfer atau ketika ada hasil produk. Bukan seperti sekarang diberi bibit, alat pertanian, bahkan KUR khusus yang tidak semua petani butuhkan," katanya kepada Bisnis, Kamis (26/4/2018).

Lagipula, dirinya menilai pemanfaatan KUR khusus dari uang petani seharusnya bisa dialokasikan sesuai kebutuhan petani bukan atas hasil arahan pemerintah.

Andreas mengemukakan dengan anggaran subsidi benih dan yang lainnya yang setiap tahun digelontorkan dengan jumlah mencapai Rp60 triliun, pemerintah dapat bisa mengganti dengan subsidi hasil produksi.

Teknisnya, Andreas mencontohkan jika anggaran untuk subsidi hasil produksi sebesar Rp50 triliun, pemerintah dapat memberi tambahan Rp1.000 per kg gabah. Dengan demikian, petani akan lebih bahagia karena mendapat keuntungan yang lebih.

"Subsidi ini namanya after sold direct payment, jadi ketika petani punya 1 ton gabah yang dijual ke tengkulak dengan harga pasar yang ada dia ada kwitansi maka kwitansi bisa ditukar ke bank. Dengan demikian Rp100 dana yang dikeluarkan pemerintah Rp100 juga masuk ke petani, lha kalau dikasihnya bibit apa bisa beneran menghitung yang masuk di kantong petani jadi kurang memacu produksi," ujarnya.

Andreas menilai untuk menjaga akuntabilitas dalam pemberian dana bantuan secara langsung ini pemerintah dapat menggandeng i-warong atau lakupandai yang sudah jelas terdaftar OJK.

Sementara itu, saat ini pemerintah memang tengah mendorong perbankan memberikan akses permodalan dalam bentuk KUR kepada para petani dan pengusaha penggilingan kecil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Achmad Aris

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper