Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto mengharapkan anggaran untuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebaiknya dari APBN agar otoritas itu tetap independen.
"Tapi sekarang ibarat nasi sudah menjadi bubur, dan sudah menjadi PP. Ruang dari OJK masih bisa melalui peraturan OJK," ujarnya dalam diskusi OJK Watch di Gedung Dewan Pers, Senin (17/3/2014).
Dia berharap sebelum POJK diterbitkan dapat dibahas terlebih dahulu melalui satu pintu dengan asosiasi. Selain itu, dia berharap pertimbangan OJK bagi anggota khususnya bank-bank daerah.
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku mulai 1 Maret 2014 menuai protes pelaku industri jasa keuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
