Bisnis.com, SEMARANG—Pelaku industri Bank Perkreditan Rakyat tahun ini percaya diri angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) bisa ditekan diangka 4% seiring gejolak kenaikan harga komoditas dan pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
Ketua DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Joko Suyanto mengatakan optimism menekan angka kredit bermasalah bukan tanpa alasan. Pihaknya melihat kinerja industri BPR tumbuh signifikan di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Hal itu bisa dilihat dari indikator sebagai berikut, aset industri BPR pada 2014 mencapai Rp89,9 triliun atau naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, kredit yang diberikan (KYD) bertumbuh 15,43% dari Rp59,2 triliun menjadi Rp68,3 triliun pada 2014.
Begitu pula pertumbuhan dana yang berhasil dihimpun oleh industri BPR dalam bentuk tabungan dan deposito masing-masing bertumbuh 13,15% dan 17,79% pada 2014. Pertumbuhan itu juga diikuti dengan perbaikan kualitas kredit, terlihat dari rasio NPL yang semakin baik yaitu 4,76%.
“Bahkan rerata tumbuh sebelum 2014 di angka 20%. Maka tahun ini target moderat rasio NPL di angka 4%,” ujar Joko kepada Bisnis.com saat berada di Semarang, Kamis (9/4/2015).
Untuk menekan angka NPL, industri BPR mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah menjadi bankable. Di samping itu, industri BPR turut mendampingi, melatih dan membantu pemasaran UMKM.
Maka tidak berlebihan, kata Joko, industri BPR saat ini merupakan pelaku utama dalam membangunan ekonomi berdikari. Hal utama yang menjadi kunci sukses BPR dalam memberikan pelayanan, tambahnya, karena lokasi BPR yang dekat dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang sederhana dan lebih mengutamakan pendekatan personal serta fleksibilitas poal dan model pinjaman.
“Masyarakat atau konsumen yang dilayani BPR adalah masyarakat mikro, rerata kredit sekitar Rp50 juta. Adapun binaan BPR hingga akhir 2014 tercatat 13,5 juta,” paparnya.
Deputi Komisioner OJK Pengawas Perbankan IV Heru Kristiyana mengatakan target penurunan angka NPL BPR mestinya 2%, jangan mendekati angka 5%.
Pihaknya mengatakan kelemahan BPR selama ini harus diatasi salah satunya fraud, permodalan BPR, dan teknologi informasi. Pihaknya mengatakan bank merupakan syarat modal yang harus menambah modal untuk perkuat diri.
“Kelemahan BPR kurang memiliki komitmen untuk menambah modal. Mau tidak mau juga harus meningkatkan teknologi informasi,” paparnya.
Selain itu, pengelolaan BPR harus diisi oleh orang profesional supaya tidak terjadi kecurangan dari pemilik dan jajaran direksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
