Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bertemu Jokowi, DPR Bahas Penyertaan Modal Negara

Pimpinan DPR menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) melalui APBN 2016.
Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Ketua DPR Setya Novanto (kiri) meninggalkan ruangan seusai menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8)./Antara
Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) didampingi Ketua DPR Setya Novanto (kiri) meninggalkan ruangan seusai menghadiri Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8)./Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Pimpinan DPR menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) melalui APBN 2016.

Setya Novanto, Ketua DPR, mengatakan pimpinan DPR secara khusus membicarakan PMN dengan Presiden Jokowi dalam suasana santai. Pasalnya, pihaknya ingin mencari jalan terbaik terkait persoalan PMN dalam APBN 2016.

“Kami ingin ngopi bersama sambil membicarakan APBN dan juga yang berkaitan dengan penempatan PMN,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Setya menuturkan DPR menginginkan pemberian PMN kepada sejumlah BUMN memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, PMN menggunakan uang negara melalui mekanisme APBN yang dibahas bersama DPR.

Sekedar diketahui, Rapat Paripurna DPR mengembalikan pembahasan PMN dalam APBN 2016 kepada komisi terkait. Hal itu juga menjadi salah satu pengecualian dalam persetujuan rancangan Undang-Undang APBN 2016.

Pemerintah semula mengusulkan Rp39 triliun untuk PMN dalam RAPBN 2016, tetapi ditolak karena dianggap belum mendesak, dan dana tersebut dapat dialihkan kepada dana desa.

Tahun ini, pemerintah menganggarkan PMN senilai Rp62 triliun untuk sejumlah BUMN, tetapi baru terpakai Rp28 triliun, atau sekitar 45,16% dari total dana yang disediakan.

Menurutnya, pimpinan DPR juga akan memantau perkembangan pembahasan PMN tersebut di komisi-komisi yang terkait.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah menerima argumentasi DPR yang menunda pembahasan PMN dan menyatakan anggaran negara sebaiknya digunakan untuk program kerakyatan.

Meski demikian, Kalla juga menyebutkan PMN sebenarnya berguna untuk menambah pendapatan negara, sekaligus membantu BUMN mengatasi masalah keuangannya. Bahkan, dirinya sempat menghubungi sejumlah pimpinan partai politik untuk menjelaskan mengenai PMN tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper