Bisnis.com, JAKARTA—Bank Indonesia dan pemerintah sebaiknya saling mendengarkan dan tetap berkoordinasi demi menjaga kesinambungan ekonomi nasional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Bank Indonesia merupakan mitra yang baik dalam menjalankan kegiatan nasional, yakni mencapai keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.
Namun, dia mengingatkan Bank Indonesia sebagai lembaga independen juga tetap harus bermitra dengan pemerintah berdasarkan azas musyawarah. Pasalnya, kedua pihak memiliki tujuan yang sama, yakni memajukan perekonomian negeri ini.
Berdasarkan hasil revisi UU Bank Indonesia dijelaskan, pelaksanaan kebijakan moneter harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian. Di lain pihak, pemerintah wajib meminta pandangan BI dalam menjalankan kebijakannya.
“Sekarang harus saling mendengarkan. Itulah makna kedua hubungan, supaya kita tidak salah paham,”ujar Kalla dalam Acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015, Selasa malam(24/11/2015).
Beberapa waktu terakhir, hubungan pemerintah dan Bank Indonesia memang sedikit meregang pascaperbedaan pandangan keduanya terkait level suku bunga acuan yang mempengaruhi kinerja sektor riil.
Dalam kesempatan tersebut, Kalla mengakui BI dan pemerintah memiliki ukuran keberhasilan ekonomi yang berbeda. Otoritas moneter mengukur keberhasilan dari pergerakan nilai tukar rupiah dan inflasi, sementara pemerintah mengukur keberhasilan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
“Bagaimana menyeimbangkan keduanya? Di sana letaknya kita harus selalu berkoordinasi, tidak bisa masing-masing pihak menjalankan secara independen karena diikat UU,”tegasnya.
