HEDGING SYARIAH: Bank Indonesia Segera Terbitkan Aturan

<p><strong>Bisnis.com, </strong>JAKARTA--Bank Indonesia dalam waktu dekat segera menerbitkan peraturan terkait dengan transaksi lindung nilai atau&nbsp;<em>hedging</em>&nbsp;syariah.</p><p>Asisten Direktur Pengembangan Pasar Uang Syariah BI Rifki Ismal mengatakan aturan tersebut bakal tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan dilanjutkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) terkait ketentuan teknisnya.</p><p>"Sudah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [peraturannya]. Dalam hitungan hari akan keluar," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/2/2016).</p><p>Rifki menyebutkan poin-poin dari PBI terkait&nbsp;<em>hedging&nbsp;</em>syariah tersebut, antara lain pihak-pihak yang dibolehkan melakukan&nbsp;<em>hedging</em>&nbsp;syariah, ketentuan dan mekanisme detil transaksi, serta apa saja yang dapat dijadikan agunan atau&nbsp;<em>underlying.</em></p><p>Untuk pihak yang diperbolehkan melakukan&nbsp;<em>hedging</em>&nbsp;syariah, yakni nasabah, bank syariah, dan bank konvensional.</p><p>Namun, bank konvensional hanya diperbolehkan sebagai pihak pelaksana hedging atau dilarang sebagai pihak pemohon&nbsp;<em>hedging</em>&nbsp;ke bank-bank syariah.</p><p>Lebih lanjut, Rifki menuturkan bank syariah boleh meminta re-<em>hedging&nbsp;</em>ke bank konvensional, asalkan dengan skema syariah.</p><p>Sedangkan untuk agunan transaksi lindung nilai syariah&nbsp; harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak boleh untuk tujuan spekulasi, dan dibuktikan dengan dokumen&nbsp;<em>underlying</em>. Nilai transaksi hedging syariah juga hanya diizinkan sebatas nilai&nbsp;<em>underlying</em>&nbsp;saja.</p><p>"Contoh&nbsp;<em>underlying</em>&nbsp;itu bukti kebutuhan valuta asing untuk transaksi di luar negeri. Misal, mau naik haji ongkosnya USD 4.000, ya&nbsp;<em>hedging</em>enggak boleh lebih dari itu," kata Rifki.</p><p>&nbsp;</p>