Bisnis.com, PADANG - Manajemen PT BPD Sumatra Barat alias Bank Nagari menyiapkan tiga opsi untuk diserahkan ke pemegang saham, guna penguatan modal perseroan mengingat terbatasnya suntikan modal melalui APBD.
Komisaris Utama Bank Nagari Efa Yonnedi menuturkan tiga opsi yang disiapkan adalah, pertama, mengubah kebijakan pembagian deviden dari saat ini sebesar 70% disetor dan hanya 30% yang dimanfaatkan sebagai laba ditahan.
Kedua, menyiapkan strategic partner dengan BUMN atau private investment guna mendongkrak modal, dan ketiga, melakukan penawaran saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.
“Kami siapkan tiga opsi, dan masih kaji kemungkinan yang paling tepat untuk menguatkan modal Bank Nagari. Pilihannya tergantung pemegang saham,” ujarnya, Selasa (20/9/2016).
Efa menyebutkan pilihan paling aman sebetulnya adalah optimalisasi setoran modal dari pemegang saham. Namun, opsi itu sulit dilakukan karena terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dia mengungkapkan tahun ini injeksi modal bank milik pemda Sumbar dan 19 kabupaten dan kota itu ditargetkan mencapai Rp400 miliar. Sampai paruh pertama, suntikan modal baru sekitar 40% dari angka yang ditargetkan.
“Sisanya [suntikan modal pemda] lewat APBD perubahan. Biasanya terealisasi antara 70% sampai 80% dari target,” katanya.
Untuk jangka pendek, pilihan mengubah kebijakan deviden lebih tepat, yakni dengan mengalokasikan laba ditahan menjadi sebesar 70% dan sisanya 30% baru dicairkan sebagai deviden.
Efa mengatakan pilihan mencari BUMN sebagai mitra kerjasama untuk menguatkan modal mungkin saja dilakukan untuk jangka pendek, mengingat pilihan IPO memerlukan persiapan yang lebih panjang.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sebagai kuasa pemegang saham Bank Nagari dari Pemprov Sumbar sebesar 33% menyerahkan kebijakan penguatan modal kepada manajemen.
“Kami serahkan ke manajemen untuk mengkaji, apakah pilihannya strategic partner dengan BUMN, atau justru IPO,” kata Irwan.
Dia mengakui pemda memiliki keterbatasan dalam menyuntikan modal ke Bank Nagari. Padahal, industri perbankan menuntut kekuatan modal sebagai jaminan memenangi persaingan.
