Plafon dan Subsidi KUR Ditambah Tahun Depan

Pemerintah akan menambah plafon dan subsidi KUR pada tahun depan, untuk mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dewi Zuhtiyah dan Edi Suwiknyo | 08 Desember 2017 12:51 WIB
Kredit Usaha Rakyat - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan menambah plafon dan subsidi KUR pada tahun depan, untuk mendorong penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kebijakan tersebut ditempuh, karena kinerja KUR hingga akhir November lalu cukup moncer. Sampai dengan akhir bulan lalu, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp91,3 triliun atau 85,6% dari target Rp 106,6 triliun pada tahun 2017. Kredit yang disalurkan melalui KUR ini tergolong lancar karena Non Performing Loan (NPL)-nya relatif rendah, sebesar 0,21%.

Di sisi penyalurannya, dari total sekitar 4 juta debitur, masih didominasi oleh skema KUR Mikro (70,4%), diikuti oleh skema KUR Ritel (29,3%) dan KUR TKI (0,3%).

“Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi Evaluasi KUR 2017 dan Rencana KUR 2018, di Jakarta, Jumat (8/12).

Adapun skema kebijakan yang akan diambil tahun depan mencakup empat hal. Pertama besaran suku bunga KUR tahun 2018 menjadi 7% efektif per tahun. Kedua, besaran subsidi bunga KUR naik. KUR Mikro naik 1% dari 9,5% menjadi 10,5%, KUR Ritel naik 1% dari 4,5% menjadi 5,5%, KUR Penempatan TKI naik 2% dari 12% menjadi 14%.

Ketiga pemerintah juga berencana menambah plafon total KUR tahun 2018 menjadi sebesar Rp120 Triliun. Keempat, target minimum penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 50% dari total penyaluran KUR.

Darmin menambahkan, pemerintah akan terus mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi. Apalagi tren penyaluran di sektor tersebut terpantau meningkat, untuk sektor produksi (termasuk sektor jasa) naik dari 33% di Desember 2016 menjadi 44% di November 2017. Sedangkan sektor produksi (tanpa sektor jasa) naik dari 22% di Desember 2016 menjadi 31,5% di November 2017.

Sementara jika dilihat menurut wilayah, penyaluran KUR didominasi di Pulau Jawa dengan porsi penyaluran sebesar 55,8% (Rp 50,9 T), diikuti oleh Sumatera sebesar 19% (17,32 T), Sulawesi sebesar 10,2% (9,3 T), Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,7% (6,1 T), Kalimantan sebesar 6,2% (5,6 T), serta Maluku dan Papua sebesar 2,1% (1,9 T).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mencatat kinerja penyaluran KUR ke provinsi itu sesuai dengan sebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Perkembangan kinerja KUR per penyalur juga menunjukkan tren capaian yang positif. Penyaluran KUR tertinggi dicapai oleh BRI (96.2%), Bank Mandiri (93.1%), dan BNI (65.6%). Sedangkan untuk kinerja penyaluran Bank Umum Swasta (24.9%) dan BPD (31.2%).

Menko Darmin berpesan agar Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM dan penyalur KUR perlu rutin duduk bersama membahas persoalan-persoalan di lapangan, terutama terkait pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan subsisi bunga KUR.

“Kita perlu mengidentifikasi dengan baik persoalan-persoalan di lapangan. Mulai dari solusi agar pencairan subsidi lebih cepat, persoalan sistem, dll. Ini penting agar permasalahan yang sama tidak berulang,” katanya.

Tag : kur
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top