Kemenkeu : Pemerintah Kelola Utang Secara Profesional

Pemerintah terus menjaga pengelolaan utang negara secara hati-hati dan bertanggung-jawab dan mengikuti kaidah rambu-rambu pengelolaan utang secara prudent dan bijaksana dengan tata kelola yang baik dan profesional.
M. Richard | 18 Maret 2018 13:25 WIB
Ilustrasi - Bisnis/Saeno M Abdi
Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah terus menjaga pengelolaan utang negara secara hati-hati dan bertanggung-jawab dan mengikuti kaidah rambu-rambu pengelolaan utang secara prudent dan bijaksana dengan tata kelola yang baik dan profesional.

"Pemerintah selalu akan menjaga agar kondisi dan posisi utang negara dalam keadaan aman. Ini adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, dikutip dari akun Facebooknya, Minggu (18/3/2018).

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman berpendapat bahwa beberapa metode analisa utang pemerintah keliru, karena membandingkan struktur utang Indonesia dengan negara maju seperti Jepang.

Sohibul Iman memaparkan Jepang memiliki fundamental ekonomi yang jauh lebih mapan, sehingga tidak pas membandingkannya dengan Indonesia.

Kedua, surat utang di Jepang banyak dimiliki warga Jepang sendiri, berbeda dengan Indonesia dengan kepemilikan asing dalam SBN mencapai 40%.

Ketiga, bunga utang di Jepang terbilang rendah jika dibandingkan dengan Indonesia yang tinggi.

Menanggapi komentar tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, pertama, Indonesia adalah negara yang tidak kalah mapannya dengan Jepang.

"Saat ini Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi, dan lima lembaga pemeringkat internasional telah memberikan predikat invesment grade yang artinya negara kira layak investasi," jelasnya.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi 5,07% stabil dan relatif lebih tinggi dibandingkan negara setara.

Penyederhanaan peraturan dan proses bisnis juga terus dilakukan oleh pemerintah, sehingga peringkat kemudahan berbisnis (Ease of doing Bussiness) Indonesia melonjak tajam 34 peringkat selama dua tahun terakhir, menjadi 72 dari 190 negara pada 2017.

"Dengan demikian Indonesia termasuk dalam negara The best reformer di dunia," imbuhnya.

Kedua, surat utang juga sudah mulai dimiliki oleh masyarakat lokal. "Indonesia juga sudah menuju ke arah yang sama," imbuhnya.

Dari 100 utang, Nufransa memaparkan, 80% utang tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rupiah yang diperdagangkan di market.

Komposisinya SBN 60% dimiliki oleh rakyat Indonesia dan 40% oleh investor asing. Jadi, sejumlah 48% dari total pinjaman adalah pinjaman dari masyarakat.

Bahkan, katanya, pemerintah juga makin memperluas instrumen utang seperti Sukuk ritel dan SBN ritel agar masyarakat luas dapat ikut menempatkan dana investasinya di surat utang pemerintah.

Ketiga, Nufransa menjelaskan, bunga utang di Jepang terbilang rendah dikarenakan inflasi di Jepang yang sangat rendah. "mendekati 0% bahkan sempat beberapa tahun terakhir mengalami inflasi negatif atau deflasi," imbuhnya.

Sementara itu, Indonesia juga telah berhasil menurunkan inflasi hingga kisaran 3,5%.

Dengan langkah tegas dan konsisten dari pemerintah untuk menurunkan rasio defisit melalui disiplin belanja, yield surat utang Indonesia dan spread terhadap surat utang Amerika mengalami penurunan tajam pada akhir 2017 dan awal 2018 dibandingkan tahun 2016.

Ditambah, semakin membaiknya credit rating Indonesia dan meningkatnya kepercayaan investor, biaya utang Indonesia menunjukkan tren yang menurun belakangan ini yang lebih baik dibandingkan banyak negara emerging setara Indonesia.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
utang pemerintah

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top