Menkeu Klaim Implementasi APBN 2018 Kuat dan Sehat

Kementerian Keuangan mengklaim implementasi APBN 2018 kuat dan sehat, didukung oleh penerimaan pajak yang positif dan efisiensi belanja negara.
Annisa Margrit, Hadijah Alaydrus, Ipak Ayu Nurcaya & Ropesta Sitorus | 28 Mei 2018 11:16 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan saat konferensi pers realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) triwulan pertama 2018, di Jakarta, Senin (16/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mengklaim implementasi APBN 2018 kuat dan sehat, didukung oleh penerimaan pajak yang positif dan efisiensi belanja negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak tumbuh 14,9% per April 2018, di mana PPN meningkat 14,1% dan PPh badan naik 23,6%. Pertumbuhan PPh badan disebut menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi.

Selain itu, defisit anggaran tercatat sebesar 0,37% dan keseimbangan primer surplus hingga Rp24,2 triliun, atau jauh di atas surplus periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp3 triliun.

Menkeu mengatakan APBN memiliki ruang fiskal yang cukup dan akan terus dijaga agar pemerintah mempunyai instrumen dalam menghadapi ketidakpastian eksternal. Pihaknya akan fokus memobilisasi penerimaan negara, tapi tidak dengan cara yang mengganggu iklim investasi.

"Menjaga pelaksanaan 2018 agar terus kredibel dan memperkuat kesehatan APBN dalam rangka kita terus menjaga ruang fiskal yang memadai. Dengan demikian, instrumen fiskal juga bisa diandalkan, juga bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjaga stabilitas dari sisi pembangunan," paparnya dalam konferensi pers Penguatan Koordinasi Untuk Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Sri Mulyani melanjutkan dengan keseimbangan primer yang terus mengecil, pihaknya akan mendesain keseimbangan primer yang menuju positif dalam jangka menengah.

Dalam jangka menengah, tambahnya, pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN yang semakin kecil melalui reformasi perpajakan dan menjaga efektivitas serta produktivitas belanja negara. 

Di sisi pembiayaan, strategi front loading diklaim sebagai antisipasi yang tepat dengan adanya gejolak normalisasi dari The Fed sehingga bisa menghindari kondisi pasar yang tidak menguntungkan.

Seperti diketahui, bank sentral AS telah menaikkan suku bunga acuannya dari 1,5% menjadi 1,75% pada Maret 2018. Para analis dan pasar memperkirakan akan ada 2-3 kali penaikan Fed Rate lagi sepanjang tahun ini.

"Sampai April 2018, pembiayaan kita telah terealisasi 57,9% dari target. Pemerintah akan terus melakukan bauran kebijakan dari sisi pembiayaan, dengan terus melakukan sumber pembiayaan yang tidak berasal dari market," ujar Sri Mulyani.

Persentase tersebut setara dengan Rp188,7 triliun. Berdasarkan catatan Bisnis, sebesar Rp187,2 triliun untuk pembiayaan utang atau 46,9% terhadap APBN. 

Sementara itu, hingga April 2018, sudah diterbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp189,7 triliun, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp202,8 triliun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
apbn, ekonomi

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top