OPINI: Devisa Pariwisata dan Resiliensi Perekonomian

Sektor pariwisata mampu meraup devisa sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas, serta pendukung resiliensi sistem perekonomian nasional.
Darius Tirtosuharto, Analis pada Bank Indonesia | 27 Agustus 2018 12:49 WIB
Wisatawan mengunjungi Candi Borobudur, di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (20/6/2018). - JIBI/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA – Sejak berakhirnya boom komoditas sumber dala alam (SDA), sektor pariwisata menjadi andalan dalam penerimaan devisa dan menjadi semakin krusial saat ini di tengah meningkatnya tekanan defisit neraca berjalan.

Pelemahan ekspor SDA di tengah masih relatif terbatasnya kinerja ekspor manufaktur menjadi salah satu sumber meningkatnya defisit neraca berjalan yang dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun domestik. Upaya mendorong ekspor sejatinya lebih menjadi prioritas di tengah kebutuhan impor yang meningkat.

Namun, kondisi global yang tidak menentu dengan risiko meluasnya perang dagang dan dampak dari penyesuaian suku bunga di AS, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mendorong ekspor. Peningkatan daya saing ekspor dan transformasi industri tampaknya masih membutuhkan waktu, meski sejumlah kebijakan reformasi telah diterapkan.

Transformasi industri juga disadari membutuhkan dukungan pembiayaan investasi yang besar, disamping kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Di tengah tantangan yang sedang berlangsung di perekonomian domestik, sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam tiga tahun terakhir. Sektor pariwisata memiliki kelebihan terkait dengan penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, trickle down effect ke sektor ekonomi terkait, serta pemanfaatan sumber daya domestik yang mendukung kebijakan ekonomi inklusif.

Penerimaan devisa dari sektor pariwisata merupakan bagian dari pendapatan korporasi maupun rumah tangga penyelenggara jasa. Meningkatnya penerimaan devisa juga memberikan manfaat ke perbaikan neraca berjalan dan manajemen pengelolaan nilai tukar di tataran makroekonomi.

Adapun trickle down effect dari sektor pariwisata merupakan keunggulan dari basis ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya lokal yang mendukung pula perwujudan ekonomi inklusif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menargetkan peningkatan kinerja sektor pariwisata yang cukup ambisius dalam rangka mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kontribusi sektor pariwisata pada produk domestik bruto (PDB) ditargetkan naik hampir dua kali lipat menjadi 8% pada 2019 yang akan mendukung penerimaan devisa tumbuh dua kali lipat pula. Penyerapan tenaga kerja formal di sektor pariwisata juga ditargetkan meningkat signifikan hingga mencapai 13 juta pada 2019.

Dalam mendukung pencapaian target tersebut, perbaikan daya saing pariwisata nasional menjadi tolak ukur penting. Sejumlah inisiatif kebijakan telah diambil, diantaranya program bebas visa, ekspansi promosi Wonderful Indonesia serta pembangunan infrastruktur konektivitas ke daerah destinasi wisata.

Pertanyaannya, seberapa jauh dampaknya ke ekonomi dan dukungan pada resiliensi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Dampak langsung ke konsumsi swasta bersumber dari belanja wisatawan mancanegara untuk penyewaan akomodasi, pembelian makanan dan minuman serta jasa hiburan yang mendatangkan devisa.

Penerimaan devisa terkonfirmasi memiliki korelasi yang moderat dengan kinerja subsektor perdagangan di sejumlah daerah pariwisata. Namun, hasil uji korelasi mengindikasikan lebih dominannya dampak tidak langsung konsumsi swasta (korelasi 0,73) pada periode observasi data 2000 hingga 2017.

Penerimaan devisa dari sektor pariwisata kembali meningkat pesat sejak 2016 dan saat ini menempati urutan keempat terbesar. Hal ini berbeda dengan tren apresiasi nilai tukar dalam kurun waktu 2001-2015 yang cenderung menekan penerimaan devisa sektor pariwisata, meski terdapat dampak tidak langsung yang relatif cukup dominan.

Dampak tidak langsung atau trickle down effect utamanya berasal dari investasi dan penyerapan tenaga kerja formal maupun informal di berbagai sektor pendukung pariwisata. Di sisi lain, lebih terbatasnya dampak langsung dari belanja di sektor pariwisata sejalan dengan tren pengeluaran per kapita wisatawan mancanegara yang cenderung menurun sejak 2011.

Fenomena perubahan preferensi wisatawan khususnya mancanegara baik dari jenis akomodasi, aktivitas leisure maupun alat pembayaran elektronik ditengarai sebagai salah satu faktor penyebabnya.

Terlepas dari fenomena perubahan preferensi tersebut, kontribusi yang lebih besar dari sektor pariwisata berpotensi semakin mendukung resiliensi perekonomian nasional.

Selain kontribusi ke perekonomian secara riil, penerimaan devisa akan mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar. Instabilitas nilai tukar yang disebabkan oleh meningkatnya defisit neraca berjalan dapat dikurangi dengan perbaikan di sisi neraca jasa yang dikontribusikan oleh sektor pariwisata.

Menggenjot kinerja sektor pariwisata diyakini sebagai salah satu quick-win untuk mengatasi tren pelebaran defisit neraca berjalan saat ini. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa pada kondisi pelemahan nilai tukar seperti saat ini, daya saing sektor pariwisata justru cenderung meningkat.

Daya Saing Utama

Dibandingkan negara peer, faktor harga masih menjadi daya saing utama pariwisata Indonesia, disamping akses, fasilitas akomodasi dan hiburan maupun keamanan.

Sejalan dengan perbaikan neraca berjalan dan menguatnya nilai tukar, tidak tertutup kemungkinan menurunnya jumlah kunjungan maupun belanja wisatawan mancanegara yang berpengaruh ke penerimaan devisa.

Penguatan sektor pariwisata juga menjadi krusial dalam konteks menjaga resiliensi perekonomian nasional di jangka menengah panjang yang tidak lagi bergantung ke komoditas ekspor SDA. Utilisasi SDA lebih difokuskan pada pengelolaan kekayaan alam pendukung industri pariwisata, salah satu contohnya adalah pengembangan geopark baru yang sedang giat dilaksanakan.

Keberhasilan Indonesia dalam memajukan sektor pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan faktor pendukung resiliensi perekonomian nasional dapat menjadi lesson learned bagi negara lain.

Dalam kaitan ini, kemajuan sektor pariwisata Indonesia selayaknya menjadi salah satu showcase pada Pertemuan Tahunan IMF– World Bank yang akan berlangsung pada Oktober 2018. Di tengah perubahan lanskap perekonomian dunia, pariwisata menjadi salah satu sektor yang dilirik banyak negara sebagai sumber penerimaan devisa dan motor pertumbuhan ekonomi baru.

Meski masih tertinggal dibandingkan negara peer, upaya yang telah dan akan dilakukan Indonesia berpotensi semakin meningkatkan daya saing sektor pariwisata. Indonesia perlu naik 20 peringkat dalam indeks daya saing travel and tourism untuk mencapai target yang dicanangkan pada 2019 (saat ini daya saing Indonesia di posisi 30).

Komitmen pembangunan destinasi wisata baru yang disinergikan dengan konsep kebijakan kawasan ekonomi khusus (KEK) akan menarik investasi secara lebih cepat. Selain kebijakan insentif pajak untuk investasi di sektor pariwisata, perbaikan faktor enablers khususnya sumber daya manusia dan infrastruktur perlu menjadi prioritas terutama dalam kaitan dengan pengembangan KEK pariwisata.

Dari perkembangan yang ada muncul optimisme kuat bahwa sektor pariwisata mampu meraup devisa sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkualitas, serta pendukung resiliensi sistem perekonomian nasional.

*) Artiikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (27/8/2018)

Tag : pariwisata
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top