Pelemahan Rupiah dan UMKM

Instabilitas masih mewarnai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sampai dengan akhir pekan lalu atau 14 September 2018, rupiah berada pada level Rp 14.807/US$ atau menguat 33 poin (0,22%).
Mia Chitra Dinisari | 24 September 2018 10:43 WIB
Ilustrasi - Bisnis

Instabilitas masih mewarnai pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sampai dengan akhir pekan lalu atau 14 September 2018, rupiah berada pada level Rp 14.807/US$ atau menguat 33 poin (0,22%).

Penguatan rupiah memang tidak terlepas dari pelemahan dolar AS. Greenback melemah seiring sentimen negatif dari Bank Sentral Turki yang memutuskan menaikkan suku bunga acuan. 

Namun, kedigdayaan dolar AS diperkirakan masih akan menjadi ancaman bagi perekonomian global beberapa waktu ke depan, termasuk terhadap Indonesia. Apalagi, Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve/The Fed) diperkirakan bakal mengerek suku bunga acuan (Fed Funds Rate/FFR). 

Karena ketidakpastian ekonomi global pula, sudah banyak sektor di dalam negeri yang terdampak pelemahan rupiah. Mulai dari industri skala besar hingga industri skala mikro. Dari infrastruktur skala besar hingga skala kecil. Semua merasakan dampak. 

Namun, dalam tulisan ini, penulis William Henley (Founder Indosterling Capital, pemerhati UMKM) memilih fokus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sektor yang sudah terbukti memiliki ketahanan di masa-masa krisis.  

UMKM dan Krisis 1998

Pergerakan nilai tukar rupiah tahun ini telah membuat dag dig dug semua pihak. Hal itu tidaklah mengherankan. Banyak faktor yang mendasari penilaian tersebut. 

Fakta menunjukkan pada awal bulan ini atau 3 September 2018, nilai tukar rupiah sudah menyentuh Rp14.777/US$ atau yang terlemah sejak 1998. Tak ayal, memori publik perihal krisis moneter tahun itu kembali membayang. 

Situasi bertambah pelik karena kondisi nilai tukar rupiah diseret-seret ke ranah politik. Baik oleh pihak petahana yang digawangi PDI Perjuangan maupun oposisi pemerintahan yang dimotori Partai Gerindra. 

Jika kita berbicara tentang krisis moneter 20 tahun yang lalu, maka ketahanan sektor UMKM masih terus terkenang. Di saat sektor-sektor lain rontok, tidak demikian dengan sektor UMKM. 

Center for Information Development Studies (CIDES) mencatat ada tiga faktor yang membuat sektor itu mampu bertahan. Ketiganya berkaitan erat satu sama lain.

Pertama, UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pelaku UMKM memanfaatkan sumber daya lokal mulai dari sumber daya manusia (SDM), modal, bahan baku, dan peralatan.

Ketiga, bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dana sendiri. CIDES menilai UMKM telah menjadi tulang punggung yang menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi. 

Lalu, bagaimana dengan kondisi sekarang? Sebagaimana sektor-sektor lain, tentulah ada dampak yang dirasakan sektor UMKM. 

Sebagai contoh UMKM yang memproduksi tahu dan tempe. Mengapa demikian? Ini karena bahan baku tahu dan tempe berupa kedelai didominasi bahan baku impor. Kedelai lokal memang digunakan tapi tidak mencukupi.

Secara sederhana, pelemahan rupiah telah membuat produk impor menjadi lebih mahal. Situasi berbanding terbalik dengan produk ekspor. Oleh karena itu, mau tidak mau, biaya produksi semakin bertambah. 

Situasi yang menghinggapi pelaku UMKM yang memproduksi tahu dan tempe menjadi dilematis. Ibarat dua sisi mata uang. Apakah harus menaikkan harga atau mengurangi ukuran produk? 

Mayoritas pelaku usaha lebih memilih mengurangi ukuran produk mereka. Opsi penaikan harga tak diambil karena khawatir menggerus keuntungan secara keseluruhan karena konsumen pun mengerem belanja mereka.

Sumbang saran

Selain UMKM yang memproduksi produk berupa tahu dan tempe, dampak juga dirasakan pelaku UMKM lain yang menggunakan banyak bahan baku impor. Siasat demi siasat harus dilancarkan. 

Mulai dari memaksimalkan bahan baku lokal hingga efisiensi usaha. Tidak jarang pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara menjadi pil pahit yang harus ditelan. 

Di titik ini, peranan pemerintah teramat penting dalam mendukung sektor UMKM. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah harus menjaga agar sektor UMKM tidak terdampak pelemahan rupiah. 

Langkah awal adalah memaksimalkan potensi ekspor dalam negeri. Hal itu krusial mengingat nilai tukar yang lemah menguntungkan pelaku ekspor, termasuk pelaku UMKM.

Sebagai solusi, pemerintah dapat memaksimalkan peran Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) di Kementerian Perdagangan. Lembaga itu telah berkontribusi mengerek kinerja UMKM daerah. 

Dari Jawa Tengah hingga Sulawesi Utara. Para pelaku UMKM sudah memperoleh pendampingan demi mengerek kinerjanya. 

Ditambah lagi masih banyak produk UMKM yang menggunakan bahan baku mentah. Sementara produk hasil bahan olahan tentu lebih bernilai tambah. 

Kebijakan berikut sudah tersedia, yaitu penurunan pajak final UMKM. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menurunkan tarif pajak itu menjadi 0,5% saja. 

Akan tetapi, efektivitas pajak final UMKM memang belum teruji. Ini mengingat kebijakan itu baru saja diluncurkan Juli lalu. 

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan harus menggencarkan sosialisasi kebijakan itu kepada pelaku UMKM. Jangan sampai kebijakan yang positif itu menjadi negatif karena tidak termanfaatkan. 

Sejatinya, masih banyak kebijakan yang dapat diambil pemerintah demi menjaga perekonomian dari sisi UMKM. Terpenting jangan sampai sektor ini ikut-ikut terjerembab pula. 

Ya, karena daya tahannya terhadap krisis demi krisis sudah teruji. Semoga badai ketidakpastian ekonomi segera berlalu.

Tag : Rupiah, umkm
Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top