Theresa May Akan Perpanjang Periode Transisi Brexit

PM Inggris Theresa May memberikan sinyal bahwa dia mempertimbangkan untuk memperpanjang periode transisi setelah Brexit meninggalkan Uni Eropa (Brexit), dengan tambahan beberapa bulan. Hal itu pun menimbulkan kritik dari oposisinya karena dinilai sebagai ‘pengkhianatan’ terhadap Brexit.
Dwi Nicken Tari | 18 Oktober 2018 18:08 WIB
Perdana Menteri Inggris Theresa May - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA — PM Inggris Theresa May memberikan sinyal bahwa dia mempertimbangkan untuk memperpanjang periode transisi setelah Brexit meninggalkan Uni Eropa (Brexit), dengan tambahan beberapa bulan. Hal itu pun menimbulkan kritik dari oposisinya karena dinilai sebagai ‘pengkhianatan’ terhadap Brexit.

"Gagasan selanjutnya yang muncul, dan adalah gagasan untuk saat ini, yaitu membuat opsi untuk memperpanjang implementasi periode dalam beberapa bulan, dan hanya beberapa bulan," kata May di Brussels, Belgia, seperti dikutip Reuters, Kamis (18/10).

Menilai pernyataan May tersebut, pendukung Brexit dari Partai Konservatif John Redwood menyampaikan bahwa banyak dari pembuat kebijakan dari partainya yang telah mempertegas untuk tidak memberikan dukungan kepada legislatid mengenai perpanjangan masa transisi tersebut.

"Memperpanjang periode di bawah kendali UE akan membawa kita [Inggris] ke periode pengeluaran 7 tahun berikutnya dan [UE] akan  menginginkan lebih banyak uang dari kita," katanya.

Adapun, selain mendapat kritik dari dalam negeri, May juga harus menghadapi kritik dari UE.

Dalam KTT UE di Brussels, beberapa pemimpin dan diplomat Benua Biru menilai May tidak memberikan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan masalah perbatasan tersebut meskipun suasana dalam KTT telah lebih ‘bersemangat’ terkait keinginan untuk mencapai kesepakatan yang dapat melancarkan proses Brexit.

Kurang dari 6 bulan menjelang keluarnya Inggris dari UE, perundingan Brexit masih belum ada kemajuan mengenai isu perbatasan wilayah antara Provinsi Irlandia Utara milik Inggris dengan Irlandia.

Permasalahannya terpusat pada kebijakan backstop, yaitu kebijakan asuransi (insurance policy) yang menjamin bahwa tidak akan ada pembangunan ulang batas fisik di Pulau Irlandia jika hubungan dagang di masa depan tidak berjalan dengan baik.

UE telah menekankan bahwa backstop harus disepakati oleh Inggris jika ingin mendapatkan kesepakatan Brexit dengan UE kendati periode transisi akan diperpanjang.

Tag : Brexit
Editor : Gita Arwana Cakti

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top