Kebijakan DNI dan Tax Holiday untuk Genjot Transaksi Finansial

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa lahirnya kebijakan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan perluasan tax holiday 2018 yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan XVI dimaksudkan untuk menggenjot transaksi finansial.
Puput Ady Sukarno
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com 17 November 2018  |  06:51 WIB
Kebijakan DNI dan Tax Holiday untuk Genjot Transaksi Finansial
Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (dari kiri), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018). - ANTARA/Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan bahwa lahirnya kebijakan perubahan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan perluasan tax holiday 2018 yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan XVI dimaksudkan untuk menggenjot transaksi finansial.
 
"Kebijakan DNI 2018 dan perluasan tax holiday ini lebih menyentuh ke transaksi  finansial, bukan transaksi berjalan, karena dia lebih ke investasi," tutur Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/11/2018) petang.

Selama ini, terangnya, apabila dilihat di struktur neraca pembayaran Indonesia, yang mampu menutup defisit transaksi berjalan adalah besarnya surplus pada transaksi finansial. 
 
Tetapi, pada tahun ini, kondisi tersebut tidak bisa terjadi karena surplus pada transaksi finansial mengalami penurunan yang cukup drastis dan pada saat yang sama defisit transaksi berjalan juga semakin melebar.
 
"Nah, jadinya surplus pada transaksi finansial yang makin menurun itu pada akhirnya tidak bisa lagi menutup kondisi defisit transaksi berjalan kita yang semakin melebar ini. Jadi double trouble ini harus diselesaikan," ujar Susi.
 
Menurutnya, untuk menyelesaikan defisit transaksi berjalan, pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan seperti peningkatan PPh impor, perluasan mandatori B20 (biodiesel) untuk sektor non Public Service Obligation (PSO), dan lain sebagainya.
 
"Nah, sementara untuk menyelesaikan pada sisi transaksi finansial agar surplusnya makin meningkat, kita buatlah kebijakan DNI 2018 dan perluasan tax holiday ini. Meskipun dampaknya tidak bisa cepat, baru terasa dalam jangka menengah dan panjang, tapi penyakit di sisi transaksi finansial ini memang harus disembuhkan," tambah Susi.
 
Pemerintah juga dinilai melihat momentum bahwa arus capital inflow saat ini juga sedang bagus, sehingga setidaknya dalam jangka pendek dapat meningkatkan kepercayaan diri dari investor dan pelaku pasar.

Berdasarkan catatan Bisnis, perluasan DNI diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini sekaligus membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi.

Pemerintah mencadangkan 54 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kepada UMKM dari yang sebelumnya hanya kepada UKM. Kemudian, ada beberapa KBLI yang dibuka kepada investor asing hingga 100%.

Adapun perluasan tax holiday meliputi kelompok agribisnis, misalnya pengolahan pertanian (seperti pengolahan kelapa sawit dan karet ke hilirnya), serta industri digital.

Kedua kebijakan ini terangkum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dirilis kemarin.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
tax holiday, dni

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top