Tingkatkan Literasi Keuangan, Indonesia Terapkan Kebijakan Responsif Gender di Era Digital

Era ekonomi digital telah meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital, khususnya untuk perempuan di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya empat unicorn yang telah berhasil mentransformasi ekonomi dan membuka akses kepada pengusaha termasuk perempuan. 
Edi Suwiknyo | 01 Desember 2018 10:20 WIB
Perajin memproduksi batik di Kampung Batik Kauman, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (27/9/2018). - ANTARA/Harviyan Perdana Putra

Bisnis.com, JAKARTA -- Era ekonomi digital telah meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital, khususnya untuk perempuan di Indonesia. Hal ini didukung dengan adanya empat unicorn yang telah berhasil mentransformasi ekonomi dan membuka akses kepada pengusaha termasuk perempuan. 
 
"Para pengusaha yang sebelumnya tidak punya akses terhadap pasar, menjadi sangat mudah terhubung dengan pasar. Perkembangan ini sangat membantu perempuan terlibat aktif dalam inklusi keuangan," kata  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam diskusi panel “The Role of Finance for Women’s Economic Empowerment” di Buenos Aires, Argentina, sebagai rangkaian pertemuan tahunan negara-negara anggota G20, belum lama ini. 
 
Selain Menkeu, hadir panelis lain yaitu Presiden Bank Dunia Jim Young Kim, Gubernur Buenos Aires Maria Eugenia Vidal, dan  Sekretaris Hubungan Ekonomi India Subhash Chandra Gark. 
 
Dalam diskusi panel dengan moderator Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda, Sri Mulyani menjelaskan perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal karena sesuai dengan karakteristiknya yaitu masih bisa menjaga keluarga. 
 
“Adanya perusahaan unicorn di Indonesia telah memudahkan perempuan untuk bisa menjalankan dua hal, yaitu menjaga keluarga dan mencari uang dalam waktu yang sama. Salah satu efek positif perubahan teknologi adalah meningkatnya inklusi keuangan untuk perempuan,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Sabtu (1/12/2018).
 
Menurut Menkeu, peningkatan inklusi keuangan perempuan akan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menjembatani kesenjangan yang sering menjadi permasalahan negara berkembang. 
 
Dalam perkembangan teknologi, ada tantangan untuk meningkatkan inklusi digital bagi perempuan. Kemampuan literasi digital yang lebih rendah, kurangnya jaminan untuk mendapatkan pembiayaan lembaga keuangan formal, dan lebih nyaman dengan sektor informal merupakan tantangan dari sisi permintaan. 
 
 Dari sisi penawaran, kendala yang dihadapi adalah masih adanya kesenjangan informasi dan infrastruktur teknologi khususnya di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) yang bisa dioptimalkan oleh perempuan dan kurangnya variasi jenis pembiayaan untuk menjangkau perempuan yang belum bankable.
 
Menghadapi tantangan tersebut, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sri Mulyani menjelaskan pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk mengatasi permasalahan digital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, misalnya dengan pembangunan satelit, pemerataan listrik, dan infrastruktur lunak seperti pendidikan. 
 
 “Dari sisi fiskal, Indonesia telah menerapkan kebijakan anggaran yang responsif gender. Kebijakan yang disusun adalah dengan budget tagging, untuk memastikan berapa rupiah yang dibelanjakan untuk agenda terkait gender,” paparnya. 
 
Sri Mulyani mencontohkan kebijakan yang dilakukan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) antara lain tidak memotong tunjangan bagi pegawai yang cuti melahirkan, cuti untuk ayah bagi istri yang melahirkan, serta diadakannya tempat penitipan anak dan ruang laktasi di kantor. Kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa pegawai perempuan tidak berhenti bekerja dan bisa menjalankan kewajiban sebagai ibu dan pegawai.

Adapun empat unicorn, yakni startup yang valuasinya sudah melampaui US$1 miliar, di Indonesia yaitu Bukalapak, Tokopedia, Traveloka, dan Gojek.

Tag : kemenkeu, literasi keuangan
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top