Kala Fintech Membawa Mudah, Menyebabkan Susah

Layanan teknologi finansial alias financial technology (fintech) kini seolah dipahami lain oleh masyarakat, yakni sebagai rentenir digital. Cara penagihan dan patokan denda yang tak wajar memang mayoritas dilakoni fintech ilegal, meski citra buruk pun mendera fintech terdaftar.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 22 Februari 2019  |  17:10 WIB
Kala Fintech Membawa Mudah, Menyebabkan Susah
Infografis financial technology (fintech) di Indonesia. - Bisnis/Erlangga

Bisnis.com, JAKARTA -- Suatu siang pada satu akhir pekan Februari 2019, ketenangan rumah keluarga Hanif terusik. Sang istri, gugup menerima kiriman pesan via aplikasi WhatsApp.

Isinya seperti mengintimidasi. Ancaman itu tidak tertuju kepada Hanif dan keluarga, melainkan saudara sedarah sang istri yang berinisial ER.

Pesan berisikan agar Nurlaela, istri Hanif, memberitahukan kepada ER untuk melunasi pinjaman sejumlah Rp890.000. Seturut dengan keterangan, terdapat bumbu kalimat yang menyesakan dada Nurlaela, “Saudara atau kerabat Anda kabur tidak membayar hutang pada PTxxx, ini peringatan keras!”

Sontak, Nurlaela mengadu kepada Hanif. Pria beranak dua itu pun bingung, memikirkan bagaimana nomor sang istri bisa jatuh ke tangan pihak kreditur ER.

“Waktu itu berpikirnya bahwa nomor istri saya diberikan oleh ER. Lebih rumit lagi kalau sampai alamat rumah kami pun di tangan kreditur,” tutur Hanif kepada Bisnis saat ditemui di kediamannya di bilangan Rawasari, Jakarta Timur, Rabu (20/2/2019).

Seorang mahasiswa di Padang sedang melihat aplikasi Sikapi Uangmu, yang diluncurkan OJK, melalui ponsel di Padang, Kamis (1/11/2018)./Antara-Ikhwan Wahyudi

Singkat cerita, dia pun menghubungi sanak keluarga lainnya, termasuk ER.

“Yang lain membalas karena mendapatkan pesan yang sama. Bahkan, ada yang sudah empat hari sebelumnya mendapatkan pesan serupa, tapi jumlah tagihan masih sebesar Rp700.000,” ungkap Hanif.

Di sisi lain, ER pun "disidang" oleh keluarga besarnya. Dia mengakui adanya pinjaman kepada aplikasi sebuah financial technology (fintech) sejumlah Rp600.000, yang telah lewat sepekan dari tempo pembayaran dan nilainya kini membengkak.

Kejadian serupa juga dikisahkan Emil, warga Cipayung, Depok. Dia mengungkapkan sewaktu telat bayar, salah satu aplikasi fintech yang meminjamkan sejumlah dana malah nekat menghubungi rekan kerja hingga bosnya.

“Faktor malu jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang mesti saya bayar. Ini seperti teror,” tutur Emil.

Persoalan yang membelit ER dan Emil serupa, mereka tidak mengetahui secara detail mekanisme dan industri fintech. Terbukti, berdasarkan penelusuran Bisnis, dua fintech yang diceritakan eks nasabah di atas tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejak muncul sebagai garapan anyar industri finansial, kredit berbasis digital ini mengalami pertumbuhan cepat sejak 2017. Pada Desember tahun lalu, fintech berstatus terdaftar atau berizin baru 78 penyelenggara, sedangkan per 1 Februari 2019, jumlah itu meningkat hingga 99 perusahaan.

Kejadian yang menimpa ER dan Hanif menambah daftar panjang keluhan nasabah fintech. Medio Februari 2019, dikabarkan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terkait kasus fintech.

Polri meringkus debt collector yang diduga menagih utang dengan cara yang melanggar. Para tersangka diduga melakukan penagihan dengan cara membuat “grup khusus” di aplikasi pesan singkat kemudian memasukkan kontak korban beserta keluarga, kerabat, dan teman-temannya yang sudah diambil sebelumnya dari ponsel peminjam, lalu dengan mudahnya mengirimkan pesan berisi pelecehan seksual.

Ilustrasi pembayaran menggunakan barcode di ponsel pintar./Wikimedia Common

Hal ini dilakukan untuk membuat korban tertekan dan segera membayar pinjaman berikut bunga yang tinggi dan denda yang mencekik.

Penangkapan itu sekaligus mengafirmasi pola yang ditemukan LBH Jakarta setelah pos pengaduan dibuka pada 4-25 November 2018. Para debt collector penyelenggara aplikasi fintech dalam menagih utang memang melakukan pengancaman, fitnah, penipuan, pelecehan seksual, penyebaran data pribadi, pembuatan “grup khusus” di aplikasi pesan singkat, dan penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.

Di sisi lain, OJK sebenarnya telah mempunyai payung hukum terkait fintech. Namun, pada pelaksanaannya, otoritas kerap kesulitan menangkal kehadiran fintech ilegal.

Sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, OJK mengawasi penyelenggara Peer-to-Peer (P2P) lending. Penyelenggara P2P yang tidak terdaftar atau berizin di OJK dikategorikan sebagai P2P ilegal.

OJK mengingatkan bahwa keberadaan P2P ilegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak P2P ilegal sangat berisiko tinggi bagi para penggunanya.

Terkait penyedotan data pribadi, OJK memang melarang penyelenggara P2P legal mengakses daftar kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari smartphone pengguna P2P.

Sesuai ketentuan tersebut, OJK dapat mengenakan sanksi sesuai dengan pasal 47, yaitu peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan tanda daftar atau izin.

Persoalannya, sebagaimana disinggung Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, dengan banyaknya pengaduan nasabah fintech, maka ada faktor kegagalan OJK. Menurutnya, sejauh ini masyarakat masih kurang memahami cara kerja pinjaman P2P.

Sejalan dengan pertumbuhan fintech, Sudaryatmo mengaku YLKI pun kebanjiran aduan masyarakat.

“Jangankan masyarakat awam, dalam daftar aduan YLKI, ada banyak eksekutif muda hingga mantan direktur yang terkena dampak fintech. Mereka dirugikan secara sosial,” tuturnya kepada Bisnis, Rabu (20/2).

Sosialisasi terkait fintech dinilai cenderung minim. OJK hanya merilis data dari fintech terdaftar pada laman resmi yang memerinci nama perusahaan, nama layanan, alamat laman resmi, dan alamat kantor.

Penjelasan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terkait penangkapan dan penahanan 4 tersangka desk collector, Selasa (8/1/2019)./Bisnis-Sholahuddin Al Ayyubi

Di sisi lain, dari penelaahan Bisnis, tak semua fintech terdaftar itu menyertakan cap OJK dalam laman resminya. Lebih dari itu, beberapa di antaranya hanya mencantumkan aturan OJK dalam laman terkait.

Aturan Longgar
Sudaryatmo menilai aturan terkait fintech masih teramat longgar. OJK, katanya, masih mengandalkan cara-cara administratif dalam upaya antisipasi aksi fintech ilegal.

Lebih jauh, akar masalah yang kerap menjerumuskan masyarakat pada jerat cara penagihan kejam ala fintech disulut oleh aturan terkait charge dan bunga.

“Kebanyakan nasabah kejeblos di sini,” tukas Sudaryatmo.

Terkait hal ini, Bisnis belum bisa mendapatkan respons dari Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK.

Sementara itu, pada Rabu (13/2), Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing menegaskan bahwa platform penyelenggara teknologi finansial P2P lending yang beroperasi secara ilegal akan masuk daftar hitam OJK. Dia menyatakan aplikasi ilegal telah di-blacklist OJK sehingga tidak bisa mengajukan perizinan.

Secara keseluruhan, sudah ada 635 fintech ilegal yang diblokir oleh OJK. Dari jumlah itu, 231 di antaranya diblokir sejak Januari 2019.

Karyawan melintas di dekat logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Rabu (3/10/2018)./JIBI-Nurul Hidayat

Angka itu cukup menunjukkan jika bisnis fintech memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh. Apalagi, di tengah masih tingginya porsi masyarakat yang unbankable. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2014, masih ada 64% penduduk Indonesia berusia dewasa yang masuk dalam kelompok ini.

Pemblokiran situs dan aplikasi ilegal bukan satu-satunya cara. Langkah lain yang dilakukan oleh Satgas tersebut adalah memutus akses keuangan dengan fintech ilegal lewat koordinasi bersama perbankan.

Satgas meminta Bank Indonesia (BI) agar fintech pembayaran tidak memfasilitasi sistem pembayaran P2P lending ilegal.

“Kami sudah berkoordinasi dengan perbankan agar tidak menerima pembukaan rekening yang mungkin dilakukan fintech ilegal. Beberapa bank sudah merespons. Mereka sudah mendukung,” terang Tongam.

Satgas menegaskan ada perbedaan jelas antara fintech legal dengan ilegal selain bukti sudah terdaftar di OJK. Di antaranya adalah ketidakjelasan dari sisi biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risiko pinjaman.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, fintech

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup