Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia bekerja sama dengan Bank of Thailand memperkuat kemitraan dalam bidang sistem pembayaran, inovasi keuangan, dan antipencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme (APU PT).
Kesepakatan tersebut diwujudkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur Bank of Thailand, Veerathai Santiprabhob di tengah rangkaian pertemuan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN yang berlangsung di Chiang Rai, Thailand, pada Kamis (4/4/2019).
Kesepakatan ini menjadi wujud upaya positif Bank Indonesia dalam mendukung pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), sekaligus menunjukkan komitmen BI untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme serta memenuhi rekomendasi dan panduan FATF.
“Nota Kesepahaman ini menambah jumlah kerja sama di bidang APU PPT yang sudah dilakukan juga dengan Banko Sentral Ng Pilipinas pada 2018 dan Bank Negara Malaysia pada 2013,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan tertulis, Kamis (4/4/2019).
Penandatangan nota kesepahaman dilakukan dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan bank sentral dan menjawab berbagai tantangan yang semakin kompleks dalam kegiatan sistem pembayaran di kedua negara.
Selain di bidang APU PPT, Indonesia dan Thailand juga menekankan perlunya sinergi dalam pengembangan sistem pembayaran dan mendorong inovasi keuangan.
Dalam kesempatan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa terdapat tiga tujuan kerja sama dengan Bank of Thailand. Pertama, memperkuat kerja sama di area sistem pembayaran dalam rangka mendukung tersedianya sistem pembayaran yang aman, cepat, efisien, dan andal.
Kedua, mendorong inovasi keuangan, dan; ketiga, memperkuat implementasi kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT). Nota Kesepahaman ini merupakan landasan pelaksanaan berbagai kerja sama BI – BOT saat ini dan ke depan yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan yaitu dialog kebijakan, pertukaran informasi, kolaborasi inovasi, dan pengembangan kapasitas.
