Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Premium

Iuran BPJS Kesehatan Tetap Naik, Drama Baru Jaminan Sosial

Iuran BPJS Kesehatan kembali naik per 1 Juli 2020 setelah dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada Februari 2020 lalu.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 13 Mei 2020  |  10:21 WIB
Iuran BPJS Kesehatan ditetapkan kembali naik per 1 Juli 2020 - Ilustrasi/BPJSKesehatan
Iuran BPJS Kesehatan ditetapkan kembali naik per 1 Juli 2020 - Ilustrasi/BPJSKesehatan

Bisnis.com, JAKARTA — Iuran BPJS Kesehatan kembali ditetapkan naik per 1 Juli 2020. Sementara dampak kepeserta secara bertahap akan ditransmisikan per 1 Januari 2021. Sejumlah mekanisme iuran diubah dalam aturan baru termasuk memberikan beban kepada pemerintah daerah.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini mulai berlaku 1 Juli 2020 dengan mekanisme subsidi, sementara peserta harus menanggung kenaikan iuran mulai 1 Januari 2021.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini merupakan pengganti beleid sebelumnya karena sebagian pasalnya dibatalkan Mahkamah Agung pada Februari 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) dan diundangkan pada Rabu (6/5/2020).

Dalam aturan anyar ini, sejumlah segmen peserta memiliki ketentuan baru. Juga diatur perubahan komposisi pembayaran iuran oleh pemerintah bagi peserta yang memperoleh bantuan iuran (PBI).

Dalam iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebesar Rp42.000 dalam Pasal 29, tertulis tidaklagi sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Pemerintah daerah diminta berkontribusi sesuai dengan kapasitas fiskalnya.

Anda sedang membaca konten premium.

Dapatkan informasi komprehensif untuk menavigasi bisnis Anda hanya dengan Rp50.000/bulan.
Berlangganan SekarangAtau Klik Di Sini untuk berlangganan Rp15.000/minggu
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top