Bisnis.com, JAKARTA — Pada pertengahan 1994, Bank Indonesia (BI) diterpa rumor tak sedap. Di kalangan pengusaha, bank sentral digosipkan bakal memberi kemudahan khusus bagi bank-bank domestik untuk membuka cabang di Pulau Cayman.

Niatan buruk oknum yang ingin bebas dari pajak dengan menyimpan uang di pulau-pulau surga pajak memang bukan barang baru. Namun khusus pada periode itu, hasrat para pengemplang pajak untuk bisa merealisasikan mimpinya seolah kian sukar dibendung.

Kondisi itulah yang kemudian bikin BI gusar. Dalam sebuah wawancara dengan Harian Bisnis Indonesia edisi 27 Juni 1994, tepat hari ini 26 tahun yang lalu, sumber anonim di kalangan internal BI membantah tegas kalau mereka menyetujui rekomendasi pembukaan cabang bank domestik di Cayman.

Sebaliknya, BI yang berdiri sejak 1 Juli 1953 itu justru mengultimatum bank-bank yang punya tendensi melakukan praktik haram tersebut agar sadar diri.

“Ini sebagai upaya mengurangi manuver perbankan membuka cabang di sana, walau sisi positifnya ada, yaitu fasilitas bebas pajak dalam kaitan sindikasi pinjaman internasional,” papar sumber tersebut.

BI juga menegaskan bahwa mereka sama sekali tak mengelurkan regulasi baru. Satu-satunya standar yang berlaku pada saat itu, kata mereka, adalah SK Menteri Keuangan Nomor.230/KMK.01/1992.