Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Pejalan kaki melintas di dekat gedung Wisma Bumiputera di Jakarta. Bisnis
Premium

Peluit Sudah Ditiup, Bumiputera Harus "Ngebut" Perbaiki Bisnis dan Pemenuhan Aturan

07 Agustus 2020 | 17:24 WIB
Peluit itu 'dibunyikan' OJK melalui surat OJK bernomor S-558/NB.21/2020 bertanggal 14 Juli 2020 tersebut. Dalam salinan surat yang diperoleh Bisnis, otoritas meminta Direksi Bumiputera mengklarifikasi pelaksanaan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera pada Senin (29/6/2020).

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah lajunya, mobil ambulans yang mengangkut pasien kritis bernama Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumputera malah diberhentikan di tengah jalan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, seiring pelaksanaan sidang luar biasa yang menyalahi ketentuan.

Peluit itu 'dibunyikan' OJK melalui surat OJK bernomor S-558/NB.21/2020 bertanggal 14 Juli 2020 tersebut. Dalam salinan surat yang diperoleh Bisnis, otoritas meminta Direksi Bumiputera mengklarifikasi pelaksanaan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera pada Senin (29/6/2020).

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A OJK Ahmad Nasrullah menilai pelaksanaan sidang itu tidak sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 87/2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Penyelenggaraan sidang harus berdasarkan persetujuan OJK dan peserta sidang terlebih dahulu harus menemui otoritas.

"Berdasarkan penelaahan kami, diketahui bahwa pada 1 Juli 2020 terdapat pemberitaan di antaranya pada Bisnis.com, dengan salah satu keputusan sidang tersebut adalah perubahan jajaran direksi. Berkenaan hal tersebut, kami meminta klarifikasi Bumiputera mengenai pemberitaan tersebut paling lambat tiga hari sejak tanggal surat ini," tulis Nasrullah dalam surat tersebut.

Munculnya surat tersebut sontak menyita perhatian, karena Bumiputera sedang berlomba dengan waktu akibat dirundung tunggakan klaim Rp5,3 triliun. Bahkan, pada akhir tahun ini, utang klaim itu diperkirakan melonjak hingga Rp9,6 triliun, itu pun belum memperhitungkan dampak pandemi Covid-19.

Dalam kondisi itu pun tidak terdapat rencana perbaikan keuangan perusahaan (RPKP) yang terlaksana. Lima RPKP yang diajukan direksi-direksi Bumiputera sebelumnya dinilai belum layak oleh otoritas sehingga harus terus diperbaiki, hingga saat ini.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top