Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Pejalan kaki melintas di dekat gedung Wisma Bumiputera di Jakarta. Bisnis
Premium

Wawancara Eks Ketua BPA Bumiputera Nurhasanah: Kami Tak Abaikan Perintah OJK

22 Maret 2021 | 11:24 WIB
Nurhasanah menyebut adanya andil OJK terhadap kondisi kemelut AJB Bumiputera 1912 saat ini, hingga proses hukum di Mahkamah Konstitusi yang membuat perintah otoritas belum dapat dilaksanakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Nurhasanah ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai tidak mengindahkan perintah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nurhasanah pun buka suara soal kasus tersebut.

Menurut Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK Tongam L. Tobing, penyidik sektor jasa keuangan menilai bahwa Pasal 38 Anggaran Dasar Bumiputera harus dilaksanakan oleh organ RUA, Direksi, dan Dewan Komisaris paling lambat 30 September 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, terbukti sampai dengan 30 September 2020 perintah tertulis OJK itu tidak dilaksanakan oleh Bumiputera. Nurhasanah yang bertanggung jawab pun dinilai mengakibatkan terhambatnya penyelesaian masalah yang dihadapi Bumiputera.

"Untuk itu, penyidik menetapkan telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang [UU] 21/2011 tentang OJK dan/atau Pasal 54 UU 21/2011 tentang OJK," ujar Tongam melalui keterangan resmi, Jumat (19/3/2021).

Tak lama setelah OJK mempublikasikan penetapan tersangka pada, Bisnis berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Nurhasanah. Dalam dialog sekitar 12 menit itu, dia dengan lugas menyatakan tidak takut dengan status tersangka itu. 

Menurutnya, perintah tertulis terkait Pasal 38 AD Bumiputera belum dapat dilaksanakan karena tidak ada petunjuk teknis dari OJK. Selain itu, dia pun meyakini proses uji materiil Undang-Undang 40/2014 menjadi alasan kuat untuk tidak mengambil langkah tertentu, hingga putusan Mahkamah Konstitusi muncul.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top