Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN Haru Koesmahargyo berharap langkah penambahan modal yang akan ditempuh lewat mekanisme rights issue dapat meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan rumah dari perseroan.
Sebagaimana diketahui, emiten bank berkode saham BBTN ini berencana menggelar Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue pada kuartal IV/2022. Adapun, aksi tersebut tidak terlepas dari rencana penyertaan modal negara (PMN) kepada perseroan.
Pemerintah akan ikut serta dalam rights issue ini melalui PMN senilai Rp2,98 triliun. Dengan demikian, kepemilikan pemerintah di BTN akan terjaga di 60 persen.
“Jumlah penyaluran pembiayaan rumah Bank BTN diharapkan akan menjadi lebih besar jika pada saatnya nanti pemerintah menyetujui aksi korporasi dalam rights issue yang direncanakan dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (14/8/2022).
Dengan dana rights issue, Haru mengatakan BBTN dapat memperluas ekspansi pembiayaan rumah secara lebih besar. Perseroan juga dinilai dapat berperan lebih, sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia menjelaskan bahwa melalui rights issue tersebut, BBTN diperkirakan mampu menyalurkan pembiayaan rumah sekitar 1,5 juta unit hingga akhir tahun 2025 atau naik hampir 8 kali lipat dari kondisi saat ini.
Sementara itu, Wakil Direktur Bank BTN Nixon LP Napitupulu sebelumnya mengatakan suntikan modal dari pemerintah akan membuat rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BBTN semakin kuat. Dalam kurun lima tahun ke depan, CAR perseroan diperkirakan mencapai 18 – 19 persen.
PMN yang akan diterima BBTN rencananya akan digunakan untuk melakukan ekspansi penyediaan rumah sekitar 300.000 unit per tahun. Untuk mewujudkan itu, BTN diperkirakan membutuhkan tambahan modal sebanyak Rp5 triliun.
Dengan mengacu pada pagu PMN sebanyak Rp2,98 triliun, nilai penerbitan rights issue diperkirakan mencapai Rp4,96 triliun. Jumlah tersebut mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah di BTN sebesar 60 persen, sedangkan investor publik menggenggam 40 persen.
Menurut hitungan perseroan, setiap penambahan modal sebesar Rp1 triliun akan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp12 triliun. Alhasil, tambahan PMN diramal bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp58,8 triliun, yang sebagian besar akan disalurkan ke sektor properti.
